adjar.id - Diangkatnya Johannes Van den Bosch sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda membuat munculnya kebijakan baru di Indonesia, yaitu tanam paksa.
Tanam paksa atau cultuur stelsel adalah sistem yang mewajibkan rakyat melaksanakan penanaman tanaman ekspor dengan paksaan dari Belanda.
Awalnya, sistem tanam paksa diperkenalkan di Jawa dan kemudian menyebar ke daerah-daerah lain di luar Jawa.
Misalnya, sistem tanam paksa yang terjadi di Sumatra Barat tahun 1847 yang awalnya menanam kopi secara bebas kemudian harus menyerahkan hasilnya kepada Belanda.
Sistem ini juga diterapkan di daerah-daerah lain, seperti di Minahasa, Palembang, dan Lampung.
Penerapan sistem tanam paksa ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Belanda akibat perang dan bangkrutnya VOC.
Van den Bosch akhirnya mengusulkan sistem tanam paksa agar lebih cepat untuk memperbaiki kondisi ekonomi Belanda.
Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa memiliki ketentuan yang tertulis dalam Lembaga Negara atau Staatsbald tahun 1834.
Pelaksanaan tanam paksa awalnya terjadi di Jawa saat Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa tahun 1830.
Nah, seperti apa pelaksanaan sistem tanam paksa pada masa itu?
"Secara umum, tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang bisa diekspor ke pasar dunia."
Baca Juga: Ketentuan Tanam Paksa pada Pemerintahan Van den Bosch
Pelaksanaan Sistem Tanam Paksa
Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi dan kekuatan tradisional yang sudah ada.
Dalam hal ini, pejabat bumiputra, kepala desa, dan kaum priyayi mempunyai peran yang penting dalam pelaksanaan sistem tanam paksa.
Mereka diharapkan oleh Belanda untuk bisa menggerakkan kaum tani agar menanam tanaman yang laku di pasar dunia.
Kekuasaan mereka juga diperkuat dengan diberikan hak pemilikan atas tanah dan hak istimewa lainnya.
Akhirnya, para puasa pribumi lebih menjadi alat bagi kolonial untuk memudahkan kebijakan yang diinginkan.
Sehingga, masyarakat umum sudah kehilangan pimpinan yang dapat menjadi tempat mereka berlindung di negeri sendiri.
Pengerahan tenaga kerja untuk tanam paksa dilakukan melalui kegiatan, seperti gotong royong, gugur gunung, ataupun sambatan.
Peran penguasa pribumi, kepada desa, dan kaum priyayi sangat penting dalam pelaksanaannya.
O iya, selain sebagai penggerak para petani, kepala desa juga menjadi penghubung dengan pejabat pemerintahan dan atasannya.
Maka dari itu, para kepala desa tetap berada di bawah pengaruh dan pengawasan dari pamong praja karena posisinya begitu penting.
O iya, dalam menjalankan tugasnya, para penguasa pribumi dan kepala desa mendapatkan bonus atau cultuur procenten dari pemerintah Belanda.
Baca Juga: Jawab Soal Alasan Pemerintahan Hindia Belanda Melaksanakan Tanam Paksa
Besaran dari bonus ini bergantung dari besar kecilnya hasil setoran yang diberikan kepada pemerintah Belanda.
Jadi, semakin besar setoran dari petani yang diberikan, maka bonus yang didapat oleh penguasa pribumi dan kepala desa juga semakin besar.
Hal inilah yang kemudian mendorong munculnya penyelewengan dalam sistem tanam paksa, Adjarian.
Demi mengejar bonus yang diberikan oleh pemerintah Belanda, para penguasa pribumi memaksa para petani di wilayahnya untuk menanam sebanyak-banyaknya tanaman.
Sehingga, hasil tanaman yang diberikan kepada pemerintah Belanda akan semakin besar.
Nah, sistem bonus inilah yang kemudian mendorong adanya berbagai penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa.
Bentuk-bentuk penyelewengan dalam pelaksanaan sistem tanam di antaranya:
1. Lebih dari seperlima tanah pertanian milik petani digunakan untuk menanam tanaman untuk Belanda agar setoran hasil tanamannya lebih bertambah.
2. Waktu pelaksanaan taman paksa melebihi waktu yang ditentukan oleh Belanda, padahal ketentuannya tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman.
Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tanam paksa tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemicunya adalah karena adanya bonus atau cultuur procenten yang diberikan Belanda untuk para penguasa pribumi dan kepala desa.
Baca Juga: Jawab Soal Alasan Tanam Paksa Menyebabkan Pro dan Kontra bagi Masyarakat Belanda
"Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemerintah Belanda."
Nah, itulah proses pelaksanaan sistem tanam paksa di Indonesia pada masa pemerintahan Belanda.
| Coba Jawab! |
| Siapa orang yang menggagas adanya sistem tanam paksa? |
| Petunjuk: Cek halaman 1. |
---
Sumber: Buku Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1 Edisi Revisi 2017 karya Sardiman AM dan AMurwani Dwi Lestariningsih.
Tonton video ini juga, yuk!