Hal tersebut dibuktikan dengan pergantian kabinet yang sangat cepat.
Dalam periode 1949 sampai 1950, ada tujuh pergantian kabinet, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastromijoyo I, Kabunet Burhanuddin Harahap, Kabinet Sastroamijoyo II, dan Kabinet Juanda.
2. Kerenggangan Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Pergantian kabinet yang terlalu singkat membuat adanya rasa kurang puas dari pemerintahan daerah.
Sebab, pemerintah pusat tidak terlalu memikirkan nasib daerah-daerah yang masih dalam proses pembangunan yang belum stabil setelah kemerdekaan.
Kerenggangan hubungan pemerintah pusat dan daerah menyebabkan munculnya berbagai gerakan separatis atau pemisahan diri di berbagai daerah.
3. Terjadinya Pemilu Pertama
Pada masa demokrasi liberal, terjadi pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia, yakni pada tahun 1955.
Sebenarnya, pemilu ini telah lama direncanakan, tetapi baru bisa diwujudkan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap.
Pemilihan umum pada masa ini berlangsung dua kali, yaitu pada 29 Maret 1955 untuk memilih DPR dan anggota parlemen serta 15 Desember 1966 untuk memilih anggota dewan konstituante.
Pada pemilu 1955, ada empat partai yang muncul sebagai pemenang.
4. Kemacetan Konstituante
Pemilu yang terjadi pada 15 Desember 1955 bertujuan untuk membentu dewan konstituante yang tugasnya menyusun UUD.
Akan tetapii selama 1956 sampai 1959, dewan konstituante ini tidak bisa merumuskan UUD.
Baca Juga: Ciri-Ciri Demokrasi Liberal