adjar.id – Fungsi lembaga sosial terbagi dalam beberapa bentuk, salah satunya fungsi pranata politik.
Lembaga sosial sering disebut dengan pranata sosial yang secara umum adalah sistem norma untuk mencapai suatu tujuan yang oleh masyatakat dianggap penting.
Jadi, lembaga sosial adalah proses-proses yang tersusun untuk melaksanakan berbagai kegaiatan tertentu.
Nah, kali ini kita akan membahas mengenai lima fungsi pokok pranata politik yang mana merupakan materi sosiologi kelas 12 SMA.
Pranata politik adalah pranata yang mempunyai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara.
Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintahan negara, Adjarian.
Kandungan pokok dalam unsur-unsur kenegaraan adalah kekuasaan untuk mencapai tujuan negara, pemerintah memiliki hak untuk menggunakan kekuasaan sebagai pemegang kekuasaan.
Untuk mengemban tugasnya mengatur negara dan melaksanakan kekuasaannya, pemerintah melaksanakan berbagai aktivitas.
Beragam aktivitas inilah yang berhubungan dengan bidang-bidang kehidupan masyarakat.
Maka dari itu, dikenallah berbagai lembaga yang berkaitan dengan bidang politik, seperti lembaga yudikatif, eksekutif, militer, pantai politik, keamanan, dan sebagainya.
“Politik adalah aneka ragam kegiatan masyarakat dalam suatu sistem kenegaraan yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan sistem kenegaraan.”
Baca Juga: Fungsi Pranata Ekonomi sebagai Lembaga Sosial
Fungsi Pokok dari Pranata Politik
Fungsi-fungsi pokok dari pranata politik dibagi menjadi lima, yaitu:
1. Melembagakan Norma Melalui Undang-Undang
Dalam negara Indonesia, pemerintah yang dalam hal ini presiden bertugas untuk membuat rancangan undang-undang.
Presiden lalu mengajukan rancangan tersebut kepada DPR untuk meminta persetujuan.
Jika sudah disetujui maka undang-undang tersebut akan berlaku dalam kehidupan, Adjarian.
Dari proses pembuatan undang-undang di negara Indonesia, dampak salah satu fungsi pokok dari pranata politik adalah melembagakan norma melalui undang-undang.
Norma hukum yang termuat di dalam undang-undang tersebut diharapakan dapat bermanfaat dan tidak merugikan kehidupan masyarakat.
“Melembagakan norma melalui undang-undang dilakukan oleh presiden atas persetujuan DPR.”
2. Melaksanakan Undang-Undang
Merealisasikan undang-undang yang sudah disetujui bersama antara presiden dan DPR, pemerintah menerapkannya dalam berbagai aspek kehidupan.
Baca Juga: Peran Lembaga Sosial Keluarga sebagai Unit Sosial
Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang tersebut.
Oleh karena itu, pemerintah melalui aparat terkait bertugas dan berwenang agar memasyarakatkan undang-undang dan menyadarkan masyarakat untuk mematuhinya.
Jika ada warga masyarakat yang tidak mematuhinya, akan dikenakan sanksi hukum sesuai yang tercantum dalam undang-undang tersebut.
3. Menyelesaikan Konflik
Setiap masyarakat mendambakan kehidupan yang tenteram dan aman.
Namun, dalam kenyataannya, tak jarang anggota masyarakat mengalami konflik kepentingan atau pertikaian.
Konflik dapat terjadi akibat adanya kesalahpahaman atau pelanggaran terhadap aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.
Nah, untuk mengembalikan kehidupan soial yang aman dan tenteram, maka aturan dan norma yang mengatur kehidupan sosial perlu ditegakkan.
Dalam hal ini, pemerintah bertugas dan berkewajiban untuk menyelesaikan dan menertibkan setiap tindakan anggota masyarakat yang mengakibatkan konflik.
“Konflik dalam masyarakat bisa terjadi karena adanya kesalahpahaman atau pelanggaran terhadap norma di masyarakat.”
4. Menyelenggarakan Pelayanan Umum
Baca Juga: Definisi Lembaga Sosial
Untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, banyak cara yang harus ditempuh, Adjarian.
Cara ini salah satunya dengan melakukan pembangunan yang dilaksanakan di seluruh segi kehidupan masyarakat.
Banyak hal yang menyangkut kepentingan orang banyak harus menjadi tekanan utama, salah satunya pelayanan umum.
Pelayanan umum ini meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, angkutan umum, jalan raya, hiburan, dan lain sebagainya.
Selain itu, pemerintah juga harus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti membuka industri, meluaskan hubungan perdagangan, dan lainnya.
Semua pelayanan tersebut bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang berkualitas untuk menuju cita-cita bangsa.
“Pemerintah wajib menyediakan pelayanan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.”
5. Melindungi Warga Negara
Sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka, pemerintah berfungsi untuk melindungi segenap warga negaranya dari serangan bangsa lain.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah membentuk sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA).
Adanya sistem tersebut, bisa menanggulangi ancaman dari luar terhadap suatu daerah atau masyarakat yang mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa.
Baca Juga: 5 Tipe Lembaga Sosial di Masyarakat
Oleh karena itu, pemerintah dan rakyat harus bersama-sama mempertahankan bangsa dan negara.
Nah, itulah lima fungsi pokok dari pranata politik sebagai lembaga sosial dalam masyarakat, Adjarian.
| Coba Jawab! |
| Apa yang dimaksud dengan pranata politik? |
| Petunjuk: Cek halaman 1. |