adjar.id – Bubarnya VOC terjadi pada 31 Desember 1799 dengan meninggalkan banyak utang.
VOC atau Vereenigde Oost Indische Compagnie didirikan pada 20 Maret 1602 oleh pemerintah Belanda.
VOC dibentuk untuk beberapa tujuan, Adjarian.
Salah satunya ialah menghindari persaingan yang tidak sehat antara sesama kongsi pedagang Belanda.
Van Overstraten merupakan Gubernur Jendral VOC yang terakhir sebelum pada akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Belanda.
VOC dipimpin oleh dewan yang beranggotakan 17 orang direktur yang disebut dengan Dewan Tujuh Belas.
Pada abad ke-17 dan awal abad ke-18, VOC mencapai puncak kejayaan dengan berhasil menguasai kerajaan dan penguasa lokal di Nusantara.
Bubarnya VOC ini tidak lepas dari perilaku para petinggi VOC yang melakukan tindak Korupsi yang menyebabkan VOC bangkrut.
Dalam buku Sejarah Indonesia kelas 11 edisi revisi 2017, terdapat satu soal pada Latih Ulangan Akhir Bab di halaman 67.
Pada soal tersebut kita diminta untuk menjelaskan kaitan antara korupsi dan bubarnya VOC.
Nah, berikut pembahasan soal tersebut.
Baca Juga: Jawab Soal Mengapa J.P. Coen Dapat Dikatakan sebagai Peletak Dasar Penjajahan VOC di Indonesia?
Kaitan Korupsi dan Bubarnya VOC
Pada tahun 1749, terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC.
Parlemen Belanda mengeluarkan UU baru yang menetapkan Raja William IV menjadi penguasa tertinggi VOC.
Hal ini membuat pengurus Dewan Tujuh Belas yang sudah dipilih parlemen dan provinsi serta pemegang saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja.
Raja inilah yang kemudian menjadi panglima tertinggi tentara VOC, karena VOC berada di bawah kekuasaan raja.
Pergantian kekuasaan ini menimbulkan masalah di dalam VOC, di mana para pengurus VOC mulai mengabaikan kepentingan pemegang saham.
Selain itu, para pengurus VOC juga tidak lagi berpikir untuk memajukan usaha perdagangan, tetapi lebih berpikir untuk memperkaya diri.
Hal ini membuat keuntungan VOC sebagai kongsi dagang swasta semakin menurun, bahkan di tahun 1674 VOC tidak mampu membayar deviden.
Kas VOC juga mengalami pemerosotan yang tajam karena terlalu seringnya melakukan perang dan beban hutan yang tinggi.
Di sisi lain, para pejabat VOC mulai menunjukkan sikap dan perilaku gila hormat yang lebih cenderung pada tindakan feodalisme, Adjarian.
Pada 24 Juni 1719, Gubernur Jendral Henricus Zwaardecroon mengeluarkan ordonansi untuk mengatur secara rinci tentang penghormatan terhadap gubernur jendral.
Baca Juga: Jawab Soal Mengapa VOC Disebut Negara dalam Negara?
Kemudian, Gunernur Jendral Jacob Mosel juga mengeluarkan ordonansi baru tahun 1754 yang mengatur kendaraan kebesaran.
Posisi jabatan dan berbagai simbol kehormatan tersebut tidaklah lengkap tanpa adanya upeti dan hadiah.
Sistem upeti ternyata terjadi juga di kalangan para pejabat, dari pejabat di bawahnya kepada pejabat yang jabatannya lebih tinggi.
Hal ini semua terkait dengan mekanisme pergantian jabatan di tubuh organisasi VOC yang bermuatan korupsi.
Misalnya, Gubernur Jendral Van Hoorn menumpuk harta sampai 10 juta gulden saat kembali ke Belanda tahun 1709.
Padahal gaji resmi dari gubernur jendral ini hanya sekitar 700 gulden setiap bulannya.
Kemudian, Gubernur Maluku berhasil mengumpulkan kekayaan sekitar 20 sampai 30 ribu gulden dalam waktu 4 sampai 5 tahun dengan gaji 150 gulden per bulannya.
Agar seseorang bisa menjadi karyawan VOC, harus ada uang sogokan yang diberikan ke pengurus VOC di Belanda dengan tarif yang berbeda-beda, mulai dari 120 sampai 3.500 gulden.
Perilaku korupsi yang dilakukan para pejabat VOC ini dilakukan untuk mendapatkan kehormatan dan kemewahan sesaat.
Beberap bentuk praktik tindak korupsi di VOC di antaranya, penyelundupan barang ekspor, laporan keuangan palsu, mark up nota pembelian, dan sogokan penerimaan pegawai.
Beban utang VOC menjadi semakin berat, sehingga pada akhirnya VOC harus mengalami kebangkrutan.
Baca Juga: Jawab Soal yang Dimaksud Pelayaran Hongi dan Praktiknya oleh VOC
Bahkan sampai ada yang memberikan sebutan bahwa VOC ialah "Vergaan Onder Corruptie" atau 'tenggelam karena korupsi'.
Dalam kondisi bangkrut, VOC sudah tiak lagi bisa berbuat banyak.
Menurut penilaian pemerintah, keberadaan VOC sebagai kongsi dagang yang menjalankan roda pemerintah di negeri jajahan tidak bisa dilanjutkan lagi.
Hingga kemudian, tanggal 31 Desember 1799 VOC secara resmi dinyatakan bubar.
Kemudian, seluruh utang dan segala milik VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda.
Nah, itulah pembahasan soal seputar kaitan korupsi dan bubarnya VOC yang menjalankan roda pemerintahan Belanda di Nusantara, Adjarian.