Kaitan Korupsi dan Bubarnya VOC
Pada tahun 1749, terjadi perubahan yang mendasar dalam lembaga kepengurusan VOC.
Parlemen Belanda mengeluarkan UU baru yang menetapkan Raja William IV menjadi penguasa tertinggi VOC.
Hal ini membuat pengurus Dewan Tujuh Belas yang sudah dipilih parlemen dan provinsi serta pemegang saham sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja.
Raja inilah yang kemudian menjadi panglima tertinggi tentara VOC, karena VOC berada di bawah kekuasaan raja.
Pergantian kekuasaan ini menimbulkan masalah di dalam VOC, di mana para pengurus VOC mulai mengabaikan kepentingan pemegang saham.
Selain itu, para pengurus VOC juga tidak lagi berpikir untuk memajukan usaha perdagangan, tetapi lebih berpikir untuk memperkaya diri.
Hal ini membuat keuntungan VOC sebagai kongsi dagang swasta semakin menurun, bahkan di tahun 1674 VOC tidak mampu membayar deviden.
Kas VOC juga mengalami pemerosotan yang tajam karena terlalu seringnya melakukan perang dan beban hutan yang tinggi.
Di sisi lain, para pejabat VOC mulai menunjukkan sikap dan perilaku gila hormat yang lebih cenderung pada tindakan feodalisme, Adjarian.
Pada 24 Juni 1719, Gubernur Jendral Henricus Zwaardecroon mengeluarkan ordonansi untuk mengatur secara rinci tentang penghormatan terhadap gubernur jendral.
Baca Juga: Jawab Soal Mengapa VOC Disebut Negara dalam Negara?