4. Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah atau PP ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
Materi muatan PP berisikan tentang materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
5. Peraturan Presiden
Peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.
Dalam Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
“Peraturan Presiden atau PP dibuat untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”
6. Peraturan Daerah Provinsi
Rencana Peraturan Daerah atau Perda Privinsi yang sudah disetujui bersama DPRD Provinsi dan Gubernur, disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
Hal ini dilakukan agar Rancangan Perda tersebut bisa ditetapkan menjadi Perda Provinsi.
Perda Provinsi berisikan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan menampuh kondisi khusus daerah.
Baca Juga: Materi TWK CPNS Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional
Selain itu juga terdapat penjabaran lebih lanjut tentang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Rancangan Peraturan Daerah atau Perda Kabupaten/Kota yang sudah disetujui bersama oleh DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Waliki disampaikan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.
Hal ini dilakukan agar Rancangan Perda Kabupaten/Kota tersebut bisa ditetapkan menjadi Peda Kabupaten/Kota.
Materi muatan dari Perda Kabupaten/Kota ini sama dengan Perda Provinsi.
Nah, itu tadi Adjarian, jenis peraturan perundang-undangan yang terbagi menjadi tujuh jenis, salah satunya UUD NRI Tahun 1945.
| Coba Jawab! |
| Siapa yang menetapkan UUD NRI Tahun 1945? |
| Petunjuk: Cek halaman 2. |
Tonton juga video berikut ini, yuk!