Perincian APBN dalam tiap sektor dan subsektornya dimuat dalam penjelasan APBN.
Jadi, APBN merangkap sekaligus sebagai program kerja pemerintah.
“UUD 1945 pasal 23 ayat 3 menjadi landasan hukum bagi DPR jika menolak RAPBN yang diajukan presiden.”
Baca Juga: Contoh Soal dan Jawaban serta Pembahasan Materi APBN dan APBD
Adjarian, dalam melaksanakan pengeluaran anggaran rutin, diperlukan Daftar Isian Kegiatan atau DIK dan Daftar Isian Proyek atau DIP.
Tujuannya yaitu untuk pengeluaran anggaran pembangunan.
Nah, pembayaran DIK dan DIP sendiri dilakukan oleh Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara atau KPKN.
Pembayaran tersebut dilakukan dalam bentuk Surat Perintah Membayar Uang atau SPMU yang bisa ditukarkan dengan uang tunai.
Adjarian, itulah tadi pengenalan kita dengan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara atau APBN, baik dari asas, cara penyusunan, dan pelaksanannya.
Yuk, jawab pertanyaan berikut ini!
Pertanyaan |
Apa saja asas yang digunakan dalam penyusunan APBN? |
Petunjuk: Cek halaman 2. |