Perkembangan Politik di Masa Orde Baru, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka

adjar.id - Masa orde baru di Indonesia terjadi sebelum masa reformasi dan setelah masa orde lama.

Pada masa orde baru, pemerintah Indonesia melakukan penataan stabilitas politik, Adjarian.

Tanggal 12 Maret 1967 terjadi Sidang Istimewa MPRS yang menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden.

Lalu pada 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden Indonesia secara penuh.

Pengukuhan Letjen Soeharto sebagai presiden menjadi awal masa orde baru di Indonesia.

Kemudian, pemerintahan orde baru melakukan penataan stabilitas politik.

Hal ini dilakukan dengan berbagai menerapkan langkah perkembangan politik.

Yuk, kita cari tahu perkembangan politik di masa orde baru berikut ini!

"Masa orde baru adalah suatu periode dalam sejarah politik Indonesia yang dimulai setelah berakhirnya masa orde lama."

Perkembangan Politik di Masa Orde Baru

Berikut beberapa langkah perkembangan politik yang terjadi di masa orde baru, yaitu:

1. Pemulihan Hubungan dengan Malaysia

Baca Juga: Peristiwa yang Menandakan Akhir Masa Orde Baru, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka

Adanya perundingan Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 19666 menjadi awal dari pemulihan hubungan Indonesia dengan Malaysia.

Kemudian pada 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan Indonesia dengan Malaysia di Jakarta.

Persetujuan tersebut ditandatangani oleh Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak.

2. Pemulihan Politik Bebas Aktif

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya ketetapan yang menjadi landasan dari politik luar negeri Indonesia.

Salah satunya dengan adanya Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.

3. Memprakarsai Pembentukan ASEAN

ASEAN berdiri dengan adanya penandatanganan Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967.

Tujuan dari dibentuknya ASEAN salah satunya adalah untuk meningkatkan kerja sama regional Asia Tenggara, khususnya di bidang budaya dan ekonomi.

Ada lima negara yang menandatangani Deklarasi Bangkok, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina.

4. Penyederhanaan Partai Politik

Baca Juga: Latar Belakang Dualisme Kepemimpinan Nasional, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka

Pada masa orde baru, pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik.

Penggabungan berbagai partai politik tersebut didasari atas kesamaan program, bukan atas kesamaan ideologi.

Tiga kekuatan sosial politik pada masa tersebut, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya.

Alasan adanya penyederhanaan ini adalah agar tidak menghambat pembangunan seperti yang terjadi di masa demokrasi parlementer.

Pada masa tersebut, banyak partai-partai politik di Indonesia dan membuat adanya persaingan antarpartai politik yang mengganggu stabilitas politik.

5. Menjadi Anggota PBB Kembali

Indonesia pada tanggal 28 September 1966 kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.

Keputusan itu diambil karena pemerintah menyadari ada banyak manfaat yang didapat Indonesia sebagai anggota PBB.

Kembalinya Indonesia ke PBB disambut baik yang ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB masa sidang 1974.

6. Pemilihan Umum

Pada masa orde baru, pemerintah Indonesia telah melaksanakan enam kali pemilihan umum atau pemilu.

Baca Juga: 4 Contoh Reformasi Birokrasi di Indonesia Setelah Masa Orde Baru, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka

Pelaksanaan pemilu tersebut berlangsung pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Dalam pelaksanaan pemilu di masa orde baru, Golongan Karya atau Golkar selalu mendapatkan suara mayoritas dan memenangkan pemilu.

Hal ini terjadi karena adanya pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong orde baru untuk mendukung Golkar.

Kekuatan penyokong ini berasal dari aparat pemerintah atau pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI.

7. Dwifungsi ABRI

Dwifungsi ABRI adalah ABRI memiliki dua fungi, yaitu sebagai pusat kekuatan militer dan keuatan sosial.

ABRI sebagai pusat kekuatan militer adalah ABRI berfungsi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Sementara ABRI sebagai kekuatan sosial adalah ABRI berfungsi secara aktif melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan nasional.

Melalui peran ganda ini, ABRI mendapat izin untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, misalnya sebagai wali kota, pemerintah provinsi, dan lainnya.

Akan tetapi setelah masa orde baru berakhir, Dwifungsi ABRI ini kemudian dihapuskan.

"Perkembangan politik di masa orde baru, yaitu adanya pemulihan hubungan dengan Malaysia, pemulihan politik bebas aktif, memprakarsai pembentukan ASEAN, penyederhanaan partai politik, menjadi anggota PBB kembali, pemilihan umum, dan Dwifungsi ABRI."

Baca Juga: Dampak Positif Kebijakan Politik di Masa Orde Baru, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka

Nah, itulah beberapa bentuk perkembangan politik yang terjadi pada masa orde baru di Indonesia.

---

Sumber: Buku Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII karya Martina Safitri, dkk., Kemdikbudristek Tahun 2022.

Yuk, tonton juga video ini!