Perubahan dan Kontroversi Piagam Jakarta, Materi PPKn Kelas X Kurikulum Merdeka

adjar.id - Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara Indonesia.

Panitia Sembilan inilah yang merumuskan Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945.

O iya, Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Adjarian.

Nama Piagam Jakarta diusulkan oleh Mohammad Yamin pada tanggal 10 Juli 1945 atau tepatnya pada sidang kedua BPUPKI.

Adanya Piagam Jakarta tidak lepas dari sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang tidak menemukan titik terang.

Hal ini karena terdapat banyak pendapat yang berbeda dan munculnya perdebatan antara golongan nasionalis dan tokoh Islam.

Hingga akhirnya dibentuk Panitia Kecil yang menjadi perantara antara golongan nasionalis dan tokoh Islam.

Nah, dalam perkembangannya, Piagam Jakarta sempat mengalami perubahan dan memunculkan kontroversi.

Yuk, simak pembahasannya!

"Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan setelah berlangsungnya sidang pertama BPUPKI."

Perubahan Piagam Jakarta

Sebelum mengalami perubahan, Piagam Jakarta awalnya berisikan empat alinea yang kemudian menjadi Pembukaan UUD 1945.

Baca Juga: Sejarah dan Tokoh Perumus Piagam Jakarta, Materi PPKn Kelas X Kurikulum Merdeka

Berikut ini adalah isi dari Piagam Jakarta:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Djakarta, 22-6-1945

Panitia Sembilan

Sore hari setelah pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, terjadi perubahan isi dari Piagam Jakarta.

Saat itu, Mohammad Hatta didatangi oleh perwakilan rakyat Indonesia bagian timur.

Mereka datang untuk menyampaikan pendapatnya, bahwa ada beberapa wakil Katolik dan Protestan yang merasa keberatan dengan salah satu kalimat dalam Piagam Jakarta.

Kalimat tersebut berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Baca Juga: Contoh Soal tentang Hubungan Antara Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945

Menanggapi pendapat tersebut, akhirnya Mohammad Hatta mengajak beberapa tokoh untuk melaksanakan rapat sebelum dimulainya sidang PPKI.

Tokoh-tokoh tersebut, di antaranya K.H. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Teuku Mohammad Hasan, dan Mr. Kasman Singodimejo.

Nah, setelah ada perusahan isi, Piagam Jakarta kemudian diubah namanya menjadi Pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 tersebut diresmikan dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

"Dalam Piagam Jakarta terdapat perubahan kalimat akibat protes dari rakyat Indonesia bagian timur."

Kontroversi Piagam Jakarta

Walaupun Piagam Jakarta dijadikan sebagai Pembukaan UUD 18945, akan tetapi muncul berbagai kontroversi terhadap naskah tersebut, Adjarian.

Setelah kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", masih ada sebagian kelompok yang berusaha untuk mengembalikannya.

Ada beberapa kelompok yang bahkan sampai melakukan pemberontakan bersenjata karena hal tersebut.

Selain itu, usaha untuk mengembalikan kalimat tersebut juga dilakukan melalui jalur politik.

Hal ini dilakukan dalam sidang-sidang konstituante yang diadakan di Bandung pada tahun 1956 sampai 1959.

Beberapa partai yang berasaskan Islam berjuang untuk mengembalikan kalimat tersebut.

Baca Juga: Perbandingan Rumusan Dasar Negara dalam Piagam Jakarta dan Pancasila

Bahkan ada juga yang memperjuangkan berlakunya syariat Islam sebagai dasar negara Indonesia.

"Kontroversi Piagam Jakarta terjadi setelah adanya perubahan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Demikianlah perubahan dan kontroversi Piagam Jakarta yang menjadi Pembukaan UUD 1945.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas X karya Abdul Waidl, dkk.

Tonton juga video ini, yuk!