Meteri Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945, Materi PPKn Kelas VII

adjar.id - Sebelum benar-benar menjadi landasan hukum tertulis Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 mengalami sejarah yang panjang.

Perjalanan sejarah UUD NRI Tahun 1945 ini dimulai dari perumusannya hingga pengesahannya.

Banyak tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945.

Perumusan ini berawal dari Pancasila yang pada akhirnya masuk ke dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Setelah itu, mulailah dibentuk panitia-pantia khusus untuk merumuskan isi Undang-Undang Dasar.

Nah, kali ini kita akan membahas proses perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945.

Materi tersebut dapat Adjarian simak di dalam buku Kurikulum merdeka Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII, mulai halaman 35.

Yuk, kita pelajari bersama!

"Pancasila termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Perumusan UUD NRI Tahun 1945

Dalam sidang kedua BPUPKI kedua, dibentuk Panitia Dasar, yang diketuai oleh Soekarno, untuk menyusun isi Undang-Undang Dasar.

Baca Juga: Isi Teks Pembukaan UUD 1945, Ada 4 Alinea

Sebelumnya, sudah ditetapkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar berisi Pancasila. Kemudian, Panitia Dasar pun mengadakan musyawarah pada 11 Juli 1945 dan menghasilkan tiga inti:

1. Membentuk Panitia Perancang Undang-Undang.

2. Bentuk negara kesatuan atau unitaris.

3. Kepala negara berada di tangan satu orang atau presiden.

Lalu, didapatkanlah rancangan UUD yang kemudian disepakati oleh BPUPKI. Rancangan tersebut berisi:

1. Wilayah negara Indonesia yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia-Belanda, dan pulau-pulau di sekitarnya.

2. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesautuan.

3. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik.

4. Bendera nasional adalah Sang Saka Merah Putih.

5. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia.

"UUD NRI Tahun 1945 adalah dasar hukum tertulis Indonesia."

Baca Juga: Jawab Soal PPKn Kelas 7 SMP, Pembahasan Sidang dalam Perumusan UUD 1945

Proses Pengesahan UUD NRI 1945

Setelah berhasil merancang UUD, BPUPKI dibubarkan karena tugasnya sudah selesai.

Dilanjutkan dengan pembentukan PPKI yang bertugas untuk penyiapan kemerdekaan Indonesia.

Satu hari setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang memutuskan:

1. Menetapkan Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

2. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk menyusun kelengkapan pemerintahan.

3. Mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar.

Nah, pembukaan inilah yang menjadi pokok dari UUD yang disahkan oleh PPKI dan dikukuhkan KNIP pada 19 Agustus 1945.

Undang-Undang Dasar tersebut kemudian disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjadi dasar hukum tertulis Indonesia.

"UUD NRI Tahun 1945 disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945."

Sistematis UUD NRI Tahun 1945

Baca Juga: Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945

Sistematis UUD NRI Tahun 1945 mencakup tiga hal, di antaranya adalah:

1. Pembukaan, mencakup prinsip-prinsip pokok kenegaraan.

2. Batang tubuh, merupakan rangkaian kesatuan pasal yang bulat dan terpadu.

2. Penjelasan, memuat penjelasan isi batang tubuh UUD NRI Tahun 1945.

Nah, Adjarian, itulah pembahasan materi mengenai perumusan dan penetapan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Simak video berikut ini, yuk!