Dasar Hukum dan Fungsi Pajak dalam Perekonomian

Dasar Hukum Pajak

Dalam melakukan pemungutan pajak kepada masyarakat, pemerintah memiliki beberapa dasar hukum, di antaranya:

1. UUD 1945 pasal 23 A (sesudah diamandemen) yang berbunyi, "Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang".

2. Undang-Undang Perpajakan yang sudah disempurnakan terdiri atas:

• Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Baca Juga: Jawab Soal Materi Ekonomi Kelas 11 SMA, Sumber Pendapatan Negara dalam APBN

• Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atau PPh
• Undang-undang No. 18  Tahun 2000 tentang pajak pertambangan nilai barang dan jas serta pajak penjualan atas barang mewah.
• Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang bea perolehan atas hak tanah dan bangunan.
• Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.
• Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang bea meterai.
• Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

“Dasar hukum pajak adalah UUD 1945 pasal 23 A dan beberapa undang-undang perpajakan yang sudah disempunakan."

Fungsi Pajak

Sebagai salah satu pendapatan negara, pajak memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

Baca Juga: Pajak: Jenis-Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

1. Pendapatan Negara

2. Alat pengukur kegaiatan ekonomi

3. Alat pemerataan pendapatan

4. Alat untuk menstabilkan ekonomi

Nah, itulah dasar hukum dan fungsi pajak yang menjadi salah satu iuran yang wajib dibayarkan rakyat kepada negara.

Yuk, sekarang kita jawab pertanyaan berikut ini!