Kebijakan ini jugta diikuti dengan adanya peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing.
Lalu, pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirimkan delegasi ke Belanda.
Baca Juga: Sejarah Pelaksanaan Pemilu Pertama di Indonesia, Pemilu 1955
Misi pengiriman delegasi ini yaitu untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau finek yang dilakukan pada 7 Januari 1956.
Adapun rancangan persetujuan finek yang diajukan Indonesia kepada pemerintah Belanda, yaitu:
1. Pembatalan persetujuan finek hasil KMB.
2. Hubungan finek Indonesia dan Belanda didasari atas hubungan bilateral.
3. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.
“Misi mengenai masalah finansial ekonomi dilakukan kepada pemerintah Belanda untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.”
Akan tetapi usulan pemerintah Indonesia itu ditolak oleh pemerintah Belanda, yang membuat pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya sendiri.
Hal ini dilakukan dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanada pada 13 Februari 1956 yang bertujuan untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.
Kemudian Indonesia melakukan upaya lain yaitu dengan membentuk Biro Perancangan Nasional pada masa Kabinet Ali II.
Source | : | Adjar.id |
Penulis | : | Nabil Adlani |
Editor | : | Aisha Amira |
KOMENTAR