Perkembangan Demokrasi Indonesia: Demokrasi Pancasila (1966-1998)

adjar.id - Apakah Adjarian familier, dengan demokrasi Pancasila?

Nah, periode demokrasi Pancasila dikenal juga dengan istilah pemerintahan Orde Baru yang bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 secara murni dan konsekuen.

Pada periode ini secara tegas dilaksanakan sistem Demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945, ya.

Baca Juga: Jawab Soal 5 Ciri dan Karakteristik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

O iya, pada masa ini Demokrasi Pancasila berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. 

Sehingga, dapat dirumuskan bahwa Demokrasi Pancasila berartikan kedaulatan yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Selain itu, dengan didasari nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, demi persatuan dan kesatuan bangsa untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sekarang, yuk, kita simak informasi lebih lengkap mengenai Demokrasi Pancasila di bawah ini!

"Demokrasi Pancasila berdasarkan kekeluargaan dan juga gotong royong."

Demokrasi Pancasila (1966-1998)

Adjarian, dalam Demokrasi Pancasila, musyawarah untuk mufakat sangat diperlukan, sebab setiap keputusan dalam musyawarah hendaknya wajib dicapai dengan mufakat.

Akan tetapi, bila tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dapat kita tempuh melalui pemungutan suara, lo. 

Demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki keunggulan tertentu, yaitu:

Baca Juga: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik: Struktur dan Persyaratannya

a. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan.

b. Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. 

c. Lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

"Jika musyawarah tidak berjalan dengan lancar maka kita dapat melakukan pengambilan suara atau keputusan dengan pemungutan suara."

Dalam pelaksanaanya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden yang tidak dibatasi waktu periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden. 

Hal ini menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, lo. 

Contohnya, dengan tumbuhnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 

Baca Juga: Jenis-Jenis Perilaku yang Mendukung Tegaknya Nilai-Nilai Demokrasi

Sedangkan, kebebasan bicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu. 

Nah, lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah, lo. 

Hal ini yang kemudian melahirkan gerakan reformasi yang dipelopori oleh sekumpulan mahasiswa yang menuntut adanya reformasi di semua bidang. 

Puncaknya terjadi pada saat pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden dan kemudian digantikan oleh B.J Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden.

Nah Adjarian, itulah peristiwa demokrasi Pancasila yang wajib kita ketahui dan pelajari, ya.

Sekarang, yuk, kita coba jawab soal di bawah ini!