adjar.id - Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XII Kurikulum Merdeka, terdapat soal Uji Pemahaman di halaman 146.
Salah satu soalnya mempertanyakan tentang sikap Indonesia dalam menghadapi sengketa batas wilayah Laut Natuna.
Sikap Indonesia terhadap sengketa batas wilayah laut, termasuk di wilayah Natuna, dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, hukum, dan keamanan.
Namun, pada umumnya, Indonesia telah menegaskan kedaulatan dan keberlanjutan hukumnya terkait wilayah tersebut.
O iya, sengketa batas wilayah laut di sekitar Natuna melibatkan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara.
Sengketa ini terutama terkait dengan klaim-klaim yang bersumber dari sumber daya alam, terutama gas dan minyak, yang ditemukan di perairan tersebut.
Nah, berikut pembahasan soal seputar sikap Indonesia dalam menghadapi sengketa batas wilayah Laut Natuna.
Sikap Indonesia dalam Menghadapi Sengketa Batas Wilayah Laut Natuna
Beberapa poin yang mencerminkan sikap Indonesia dalam menghadapi sengketa batas wilayah Laut Natuna, yaitu:
1. Kedaulatan dan Keberlanjutan Hukum
Pemerintah Indonesia telah menegaskan kedaulatan atas wilayah Natuna dan mengklaim hak-haknya sesuai dengan hukum internasional.
Termasuk Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) yang menetapkan batas-batas wilayah laut.
2. Penolakan Klaim yang Tidak Sesuai dengan UNCLOS
Indonesia menolak klaim atau tindakan dari negara-negara lain yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip UNCLOS.
Pemerintah Indonesia mungkin menekankan pentingnya menghormati hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa wilayah laut.
3. Upaya Diplomatik dan Penyelesaian Damai
Indonesia umumnya mendukung penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog dan mekanisme diplomasi.
Proses ini dapat melibatkan perundingan bilateral atau melalui forum regional dan internasional.
4. Penguatan Keamanan di Wilayah Natuna
Indonesia dapat mengambil langkah-langkah untuk memperkuat keamanan di wilayah Natuna.
Termasuk peningkatan kehadiran militer dan penegakan hukum laut guna melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional.
5. Kerja Sama Regional
Indonesia mungkin juga mencari dukungan dari negara-negara tetangga dan regional untuk mendukung klaimnya.
Baca Juga: Penyebab Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan, Materi PPKn kelas XII Kurikulum Merdeka
Selain itu juga mempromosikan perdamaian dan kestabilan di wilayah tersebut.
6. Keterlibatan Forum dan Organisasi Internasional
Indonesia dapat memanfaatkan forum dan organisasi internasional untuk memperjuangkan haknya dan mendapatkan dukungan internasional.
UNCLOS dapat menjadi basis hukum utama yang digunakan dalam membela klaim wilayah laut.
Nah, itulah pembahasan soal sikap Indonesia dalam menghadapi sengketa batas wilayah Laut Natuna untuk referensi.
---
Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK/MA Kelas XII karya Ahmas Asroni, dkk., Kemdikbudristek Tahun 2022.
Tonton video ini juga, yuk!