adjar.id - Masa orde baru di Indonesia berlangsung sejak tahun 1966 sampai tahun 1998.
Masa orde baru ini berlangsung di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.
Presiden Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun dan menerapkan banyak kebijakan.
Tujuannya untuk menstabilkan perkembangan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia.
O iya, beberapa karakteristik utama pemerintahan orde baru, yaitu pembangunan ekonomi, Pancasila sebagai ideologi negara, stabilitas politik, dan lainnya.
Akan tetapi, ada kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintahan masa orde baru yang memiliki kelemahan, Adjarian.
Yuk, kita cari tahu!
"Orde Baru adalah periode pemerintahan di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998."
Kelemahan Kebijakan Pemerintahan Masa Orde Baru
Kebijakan pemerintahan masa orde baru memiliki beberapa kelemahan, yaitu:
1. Praktik KKN
Praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme pernah terjadi di masa pemerintahan orde baru.
Baca Juga: Peristiwa yang Menandakan Akhir Masa Orde Baru, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka
KKN ini memberikan dampak negatif bagi negara Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, moneter, dan politik.
Nah, praktik KKN ini bisa dilihat dari tingginya kebocoran dari dana pembangunan antara tahun 1989 sampai 1993 yang bisa mencapai 30 sampai 45 persen.
Tindak penyelewengan kekuasaan yang juga terjadi di masa orde baru adalah penggabungan partai politik atau Fusi Parpol.
Pada penyelenggaraan pemilu tahun 1955, terdapat lebih dari 30 partai yang ikut serta.
Akan tetapi, di tahun 1973, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk meleburkan partai-partai itu menjadi tiga partai besar saja.
Tiga partai tersebut ialah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar).
Adanya tiga partai ini membuat sistem demokrasi tidak berjalan semestinya. Sebab tidak boleh ada pembentukan partai baru.
Hasil ini juga yang membuat Golkar selalu menang pada pemilu tahun 1971, 1973, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
2. Pemberedelan Pers
Memasuki masa orde baru, pers berharap adanya kebebasan dibanding masa orde lama.
Kemudian, pemerintahan orde baru mengeluarkan UU No.11 Tahun 1966 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pers.
Baca Juga: Latar Belakang Dualisme Kepemimpinan Nasional, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka
UU tersebut menjelaskan bahwa pers nasional tidak dapat dikendalikan dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak dasar warga negara.
Selain itu, penerbitan pers juga tidak perlu ada surat izin apa pun.
Akan tetapi, aturan tersebut semakin lama semakin memudar, terlebih ketika adanya peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974.
Peristiwa tersebut membuat banyak aktivis ditangkap dan berdampak besar bagi kehidupan pers.
Terdapat 12 pers yang kehilangan surat izin terbit dan cetak atau bisa disebut diberedel oleh pemerintah masa itu.
Pemerintah orde baru juga mengeluarkan aturan terbaru dalam UU No.21 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pers.
Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa surat izin pers telah diatur yang disebut dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers atau SIUPP.
3. Pelanggaran HAM
Kelemahan lainnya di masa orde baru adalah pelanggaran hak asasi manusia atau HAM.
Pada masa orde banyak terjadi peristiwa pelanggaran HAM, seperti penembakan misterius, pembungkaman aktivis, Tragedi 1998, dan lain sebagainya.
Bahkan peristiwa-peristiwa tersebut banyak memakan korban jiwa dan memunculkan rasa khawatir bagi masyarakat Indonesia di masa itu.
Baca Juga: Pengertian dan Dampak Reformasi bagi Indonesia, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka
"Kelemahan kebijakan pemerintahan masa orde baru, yaitu praktik KKN, pemberedelan pers, dan pelanggaran HAM."
Itulah beberapa kelemahan dari kebijakan pemerintahan yang terjadi di masa orde baru.
| Coba Jawab! |
| Kapan masa orde baru berlangsung di Indonesia? |
| Petunjuk: Cek halaman 1. |
---
Sumber: Buku Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII karya Martina Safitri, dkk., Kemdikbudristek Tahun 2022.
Tonton video ini, yuk!