KKN ini memberikan dampak negatif bagi negara Indonesia, khususnya di bidang ekonomi, moneter, dan politik.
Nah, praktik KKN ini bisa dilihat dari tingginya kebocoran dari dana pembangunan antara tahun 1989 sampai 1993 yang bisa mencapai 30 sampai 45 persen.
Tindak penyelewengan kekuasaan yang juga terjadi di masa orde baru adalah penggabungan partai politik atau Fusi Parpol.
Pada penyelenggaraan pemilu tahun 1955, terdapat lebih dari 30 partai yang ikut serta.
Akan tetapi, di tahun 1973, Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan untuk meleburkan partai-partai itu menjadi tiga partai besar saja.
Tiga partai tersebut ialah Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya (Golkar).
Adanya tiga partai ini membuat sistem demokrasi tidak berjalan semestinya. Sebab tidak boleh ada pembentukan partai baru.
Hasil ini juga yang membuat Golkar selalu menang pada pemilu tahun 1971, 1973, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
2. Pemberedelan Pers
Memasuki masa orde baru, pers berharap adanya kebebasan dibanding masa orde lama.
Kemudian, pemerintahan orde baru mengeluarkan UU No.11 Tahun 1966 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pers.
Baca Juga: Latar Belakang Dualisme Kepemimpinan Nasional, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka