6. Pasal 12
Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
7. Pasal 13
(1) Pemerintah dapat menugaskan kepada daerah tugas-tugas tertentu dalam rangka tugas pembantuan disertai pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah.
(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
"UU No.22 Tahun 1999 Bab IV terdiri dari 7 pasal yang membahas tentang pemerintahan dan kewenangan daerah."
Nah, itulah hierarki dan hubungan antarregulasi yang terdapat pada UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
| Coba Jawab! |
| Apa isi dari pasal 7 UU No.22 Tahun 1999? |
| Petunjuk: Cek halaman 1 dan 2. |
---
Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/SMK Kelas XI Karya Tedi Kholiludin, dkk., Kemdikbudristek Tahun 2021.