Lalu, Pancasila dimasukkan menjadi inti Mukadimah atau Pembukaan dasar hukum tertulis.
Setelah itu, proses perumusan UUD NRI Tahun 1945 berlanjut dalam sidang kedua BPUPKI.
2. Sidang Kedua BPUPKI
Sidang BPUPKI diadakan pada tanggal 10-17 Juli 1945, dalam sidang ini semua anggota sidang menyetujui sila-sila Pancasila sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar.
Oleh sebab itu, BPUPKI membentuk Panitia Dasar hukum tertulis yang bertugas menyusun isi Undang-Undang Dasar.
Pada tanggal 11 Juli Panitia Dasar hukum tertulis mengadakan musyawarah yang menghasilkan tiga hal, yaitu:
- Membentuk Panitia Perancang Undang-Undang Dasar (UUD).
- Memutuskan bentuk negara kesatuan atau unitaris.
- Memutuskan bahwa kepala negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden.
Setelah itu, Panitia Perancang UUD mulai bekerja dan berhasil menyepakati tiga hal, yaitu lambang negara, negara kesatuan, dan sebutan Majlis Permusyawaratan Rakyat.
Hingga saatnya setelah kedua panitia selesai dengan tugasnya masing-masing maka sidang BPUPKI dilanjutkan dan berhasil menetapkan tiga hal, yaitu:
- Pernyataan tentang Indonesia merdeka.
Baca Juga: Hubungan Pancasila dan UUD 1945, Materi PPKn Kelas 10 Kurikulum Merdeka