Pemerintah Indonesia pada masa demokrasi terpimpin membentuk DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Pembentukan DPR-GR ini malah membuat peran dari lembaga legislatif negara menjadi lemah.
DPR-GR sendiri adalah instrumen politik yang dimiliki oleh lembaga kepresidenan yang tugasnya melakukan proses perekrutan lembaga politik sesuai ketentuan presiden.
2. Anti Kebebasan Pers
Pers adalah wadah bagi pemerintah dan rakyat untuk mendapatkan informasi.
Pada masa demokrasi terpimpin ini, peran pers justru sangat dibatasi oleh pemerintah.
Hal ini membuat pada masa tersebut ada banyak majalah dan koran yang diberhentikan oleh pemerintah.
3. Hak Asasi Manusia yang Melemah
Diterapkannya sistem demokrasi terpimpin membuat rakyat yang menentang berbagai kebijakan pemerintah dapat menerima hukuman.
Bahkan, lawan dalam partai politik juga diasingkan oleh presiden sehingga dalam masa ini sistem demokrasi tidak berjalan sesuai sila Pancasila.
Sistem demokrasi terpimpin ini membuat hak asasi manusia dari masing-masing individu semakin lemah.