adjar.id - Herman Willem Daendels terkenal sebagai seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 di Indonesia.
Daendels dipilih sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjawab atas kuasa dari raja Prancis, yaitu Loius Napoleon.
Hal ini terjadi saat Belanda sedang berada di bawah kekuasaan Prancis, Adjarian.
Daendels sendiri tiba di Batavia pada 5 Januari 1808 yang menggantikan posisi dari Gubernur Jenderal sebelumnya, yaitu Albertus Wiese.
Nah, Daendels mulai menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda sejak tahun 1808 sampai 1811.
Tugas dari Daendels ini adalah untuk melindungi pulau Jawa dari serangan tentara Inggris.
Daendels juga pada masa pemerintahan memperkuat pertahanan, memperbaiki sistem administrasi pemerintah, dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi.
Daendels mendapat tugas tersebut karena pada saat itu pulau Jawa menjadi satu-satunya daerah kolonial Belanda-Prancis yang masih bisa dipertahankan.
Daerah-daerah lainnya sudah berhasil diambil oleh Inggris, sehingga Daendels dipercaya untuk mempertahankan pulau Jawa.
Yuk, kita simak daftar kebijakan Daendels di Indonesia berikut ini!
"Selama melaksanakan tugasnya, Daendels terkenal dengan kebijakan yang menyengsarakan rakyat dan sistem diktatornya."
Baca Juga: Penyelenggaraan Sistem Kerja Rodi pada Masa Pemerintahan Daendels
Daftar Kebijakan Daendels
Berikut kebijakan dari Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di berbagai bidang:
1. Bidang Pertahanan
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Daendels di bidang pertahanan, di antaranya:
- Membangun jalan raya Anyer-Panarukan agar memudahkan mobilisasi logistik dan pasukan perang.
- Membangun benteng pertahanan baru di sekitar pesisir pulau Jawa.
- Menjadikan penduduk Indonesia sebagai tentara pemerintah kolonial.
- Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
- Membangun pangkalan angkatan laut di pelabunan Anyer dan Ujung Kulon.
"Kebijakan Daendels di bidang pertahanan, salah satunya membangun jalan raya Anyer-Panarukan agar memudahkan mobilisasi logistik dan pasukan perang."
2. Bidang Pemerintahan
Baca Juga: Tujuan dan Dampak Kerja Rodi pada Zaman Penjajahan Belanda
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Daendels di bidang pemerintahan, di antaranya:
- Membagi pulau Jawa menjadi 23 keresidenan.
- Membawa wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur, yaitu Surabaya, Pasuruan, Gresik, Sumenep, dan Rembang.
- Membatasi pengaruh kekuasaan dari kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia dalam aspek kehidupan masyarakat.
- Mengubah kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah menjadi pegawai di bawah pemerintahan kolonial.
"Kebijakan Daendels di bidang pemerintahan, salah satunya Membagi pulau Jawa menjadi 23 keresidenan."
3. Bidang Sosial dan Ekonomi
Kebijakan yang dikeluarkan oleh Daendels di bidang sosial dan ekonomi, di antaranya:
- Melakukan pungutan pajak kepada rakyat pribumi.
- Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta.
- Membuat aturan yang menyebabkan rakyat pribumi melakukan penyerahan wajib terhadap hasil pertaniannya.
Baca Juga: Kebijakan Daendels di Bidang Politik dan Pemerintahan Zaman Penjajahan Belanda
- Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar dunia.
- Menggabungkan wilayah Kasultanan dan Kasunanan dalam wilayah pemerintah kolonial.
"Kebijakan Daendels di bidang sosial dan ekonomi, salah satunya Melakukan pungutan pajak kepada rakyat pribumi."
Nah, itulah Adjarian, beberapa kebijakan yang diterapkan daendels di berbagai bidang kehidupan saat menjadi Gubenur Jenderal di Indonesia.
| Coba Jawab! |
| Sejak kapan Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Indonesia? |
| Petunjuk: Cek halaman 1. |
---
Sumber: Buku Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1 Edisi Revisi 2017 karya Sardiman AM dan Amurwani Dwi Lestariningsih.