Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
1. Menegakkan Hukum dan Demokrasi
Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Para penegak hukum juga harus bisa memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang adil dan baik bagi masyarakat.
Selain itu juga memberikan perlindungan bagi setiap orang dari perilaku yang melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum.
Semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum yang baik dan adil bagi seluruh masyarakat.
2. Mengoptimalkan Peran Lembaga yang Berwenang
Upaya pencegahan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara.
Lembaga ini adalah lembaga yang berwenang dalam menegakan hak dan kewajiban warga negara, seperti:
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Baca Juga: Jawab Soal Tugas Mandiri 1.4 Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban
- Lembaga Ombudsman Republik Indonesia
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)