adjar.id - Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum dan peran penting, Adjarian.
Kebijakan fiskal merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk memengaruhi perekonomian secara makro.
Pemerintah melakukannya dengan menerapkan sistem penerimaan dan belanja negara.
Komponen penerimaan ini berupa pajak dan hibah, sementara komponen pengeluaran berupa pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembayaran transfer.
Menurut Mankiw, kebijakan fiskal adalah aktivitas pemerintah terkait upaya penerimaan negara dan membelanjakannya.
Sementara Sadono Sukirno menjelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau perbelanjaanya untuk mengatasi masalah ekonomi.
"Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui penerimaan atau pengeluaran negara."
Dasar Hukum Kebijakan Fiskal
Dasar hukum dari kebijakan fiskal di Indonesia telah ditetapkan dalam Pasal 23 UUD 1945.
Pasal 23 UUD 1945 berbunyi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun.
Aturan tentang kebijakan fiskal juga bisa dilihat dalam UU No.17 Tahun 2003 yang membahas kebijakan fiskal terkait dengan:
1. Keuangan negara.
2. Fungsi otorisasi.
3. Stabilisasi.
4. Perencanaan.
5. Alokasi
6. Distribusi.
7. Pengawasan.
"Dasar hukum kebijakan fiskal ada Pasal 23 UUD 1945 dan UU No.17 Tahun 2003."
Peran kebijakan Fiskal
Melansir laman Kemenkeu.go.id, peran kebijakan fiskal adalah untuk memastikan konsumsi masyarakat terus meningkat.
Selain itu, belanja negara dan investasi dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat.
Pemerintah Indonesia juga sudah membuat porsi anggaran dalam subsidi dan perlindungan sosial.
Tujuannya agar daya beli dan harga tetap terjaga dengan stabil.
Baca Juga: Dampak Penerapan Kebijakan Fiskal terhadap Perekonomian, Materi Ekonomi Kelas 11 Kurikulum Merdeka
Secara umum, peran dari kebijakan fiskal dalam perekonomian negara adalah:
1. Menurunkan tingkat inflasi dengan adanya pembatalan proyek pemerintah untuk mengurangi peredaran uang.
2. Mengurangi tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja baru.
3. Meningkatkan produksi domestik bruto dengan meningkatkan transfer pemerintah atau memperbesar pengeluaran untuk mendorong produksi barang dan jasa.
4. Meningkatkan stabilitas perekonomian dengan meluaskan lowongan pekerjaan baru.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan melakukan pembukaan proyek dan merekrut karyawan dari masyarakat.
6. Menyejahterakan masyarakat dengan mengatur pengeluaran belanja, utang, dan pajak.
"Salah satu peran kebijakan fiskal adalah untuk menurunkan tingkat inflasi dengan pembatalan proyek pemerintah untuk mengurangi peredaran uang."
Nah, itulah dasar hukum dan peran kebijakan fiskal terhadap perekonomian negara.
| Coba Jawab! |
| Apa saja dasar hukum dari kebijakan fiskal di Indonesia? |
| Petunjuk: Cek halaman 1. |
---
Sumber: Buku Ekonomi untuk SMA Kelas XI karya Yeni Fitriani dan Aisyah Nurjanah.