1. UU No. 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Fungsi, Tujuan, dan Cara Penyusunan APBD di Indonesia
2. UU No. 33 tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan, dan perhitungan APBD.
4. PP No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Nah, itulah fungsi dan landasan hukum APBD.
| Coba Jawab! |
| Apa yang dimaksud dengan fungsi perencanaan dalam APBD? |
| Petunjuk: Cek halaman 2. |