adjar.id - Indonesia merupakan negara hukum, hal ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
Adapun bunyi pasal tersebut adalah, "Indonesia adalah negara hukum".
Ini artinya, negara hukum adalah negara yang seluruh penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum.
Hukum haruslah dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan, bukan hal lain seperti politik atau ekonomi.
Aturan atau hukum ini bersifat mengikat dan harus dipatuhi, apabila tidak maka akan dikenai sanksi.
Selain itu, hukum juga mengatur mulai dari lingkup yang paling kecil, seperti sekolah atau kampung, hingga lingkup yang lebih kompleks, seperti negara.
Adapun dasar hukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Lalu, diikuti dengan peraturan-peraturan lainnya, seperti TAP MPR, Peraturan Pemerintah/UU pengganti UUD, Peraturan Pemerintah, Perpres, dan lain-lain.
Nah, di bawah ini sudah ada contoh soal materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn seputar Indonesia sebagai negara hukum.
Kita bisa menggunakan contoh soal berikut sebagai bahan latihan.
Simak bersama, yuk!
Baca Juga: Indonesia sebagai Negara Hukum, Materi PPKn Kelas VIII
Contoh Soal Seputar Indonesia sebagai Negara Hukum
1. Apa yang dimaksud dengan negara hukum? Apakah Indonesia adalah negara hukum?
Jawaban: Negara hukum adalah negara yang memiliki peraturan-peraturan yang memaksa dan memiliki sanksi tegas bagi yang melanggar.
Indonesia adalah negara hukum, hal ini tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945.
2. Sebutkan ciri-ciri negara hukum!
Jawaban: Ciri-ciri negara hukum adalah:
- Supermacy of law = Semua permasalahan yang terjadi dalam bernegara diselesaikan dengan hukum
- Equality before the law = Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum.
- Due process of law = Semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus belandaskan peraturan perundang-undangan.
3. Sebutkan urutan sistem perundang-undangan di Indonesia.
Jawaban:
Baca Juga: Jawab Soal Pengertian Tata Hukum Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah (PP).
- Peraturan Presiden (Perpres).
- Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi).
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda kabupaten/Kota).
4. Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Apa arti pernyataan tersebut?
Jawaban: Artinya, meskipun diakuinya sebuah prinsip supermasi hukum, bukan berarti mengabaikan keyakinan kepada kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa.
Pengakuan ini juga tercantum di dalam sila pertama Pancasila.
5. Sebutkan contoh perilaku yang mencerminkan sikap taat hukum!
Baca Juga: Faktor-Faktor Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Jawaban:
- Melaksanakan jadwal piket di sekolah sesuai jadwal dan didasari rasa tanggung jawab.
- Mengikuti aturan yang berlaku di tata tertib sekolah.
- Menjaga kebersihan lingkungan, contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya.
- Mengikuti semua kegiatan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan rumah dengan baik.
Demikianlah contoh soal seputar Indonesia sebagai negara hukum, Adjarian.