adjar.id – Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa menjadi hal yang penting untuk dipelajari.
Tujuannya agar bangsa Indonesia bisa menjaga dan mempertahankan negara Indonesia dari bangsa asing.
Dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 edisi revisi 2018 terdapat satu soal pada Uji Kompetensi Bab 4 halaman 120.
Pada soal tersebut kita diminta untuk menguraikan dinamika dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang menjadi materi PPKn kelas 12 SMA.
Nah, kali ini kita akan membahas soal materi PPKn kelas 12 SMA tersebut, Adjarian.
Sejak adanya proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, telah terjadi berbagai dinamika dalam mempertahankan negara Indonesia.
Berbagai bentuk pemberontakan pernah terjadi setelah masa kemerdekaan Indonesia untuk memisahkan negara Indonesia, Adjarian.
Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal utama dalam mempertahankan negara Indonesia.
Yuk, kita simak pembahasan mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa berikut!
Baca Juga: Jawab Soal Alasan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Penting bagi Keutuhan Negara
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia
1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dimulai pada masa revolusi kemerdekaan, yaitu tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949.
Pada periode ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik.
Presiden pada periode ini berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, Adjarian.
Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai pegangan dalam periode ini dengan pelaksaan yang masih belum sesuai secara murni dan konsekuen.
2. Masa Republik Indonesia Serikat
Setelah masa revolusi kemerdekaan, Indonesia berpindah ke masa republik Indonesia serikat yang berlangsung pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
Nah, yang dijadikan pegangan pada periode ini adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949.
Baca Juga: Jawab Soal Cara Bangsa Indonesia Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan
Hal ini membuat bentuk negara Indonesia berubah menjadi negara serikat atau federasi dengan memiliki 15 negara bagian.
Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik dengan Ir. Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai perdana menteri.
Sistem pemerintahan yang dianut pada masa republik Indonesia serikat adalah sistem parlementer kabinet semu atau quasi parlementer.
Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS juga memiliki Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara.
3. Masa Demokrasi Liberal
Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kemudian beralih ke masa demokrasi liberal pada 17 Agustus 1959 sampai 5 Juli 1959.
Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat.
Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, Adjarian.
Baca Juga: Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan
Sementara itu, sistem pemerintahan pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh perdana menteri.
4. Masa Orde Lama
Masa orde lama terjadi setelah masa demokrasi liberal, tepatnya pada 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966.
Adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 membuat negara Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara.
Nah, sejak berlakunya UUD 1945, presiden kembali berkedduukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
Pada periode ini, presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin, di mana demokrasi ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
5. Masa Orde Baru
Setelah adanya sistem demokrasi terpimpi, Indonesia kemudian masuk ke masa orde baru pada 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998.
Soeharto naik menggantikan Soekarno sebagai presiden negara Indonesia yang siap membangun kembali pemerintahan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Baca Juga: Konsep yang Digunakan dalam Membangun Kerukunan Umat Beragama
Nah, prioritas utama pada periode ini bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional.
Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan orde baru tetap menetapkan sistem pemerintahan presidensial.
Akan tetapi, dalam perjalannya, pemerintahan orde baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.
6. Masa Reformasi
Setelah berakhirnya masa orde baru, Indonesia memasuki masa reformasi yang dimulai pada 21 Mei 1998 sampai saat ini.
Gejolak reformasi semakin mendorong penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis.
Sehingga perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi negara.
Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah melakukan perubahan atau amandemen atas UUD 1945.
Baca Juga: Perilaku yang Mencerminkan Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan: Sekolah dan Keluarga
Mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional diharapkan bisa membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya.
Amandemen UUD 1945 dilakukan untuk mengubah peran serta hubungan presiden dan DPR, Adjarian.
Selain itu, amandemen UUD 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia, di mana terdapat penambahan dan penghapusan lembaga-lembaga negara.
Nah, itulah dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa yang bisa Adjarian jadikan sebagai referensi dalam menjawab soal Uji Kompetensi Bab 4 halaman 120.