Peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Hukum Indonesia

Asas Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam melaksanakan peran dan wewenangnya, KPK memiliki beberapa asas yang menjadi pedomannya, yaitu:

1. Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.

Hal ini diterapkan dalam setiap kebijakan KPK dalam menjalankan peran dan wewenangnya.

2. Keterbukaan

Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK.

3. Akuntabilitas

Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Hal ini karena masyarakat merupakan pemergang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Jawab Soal PPKn Kelas 10 SMA, Mengidentifikasi Tugas dan Fungsi dari TNI dan Polri

4. Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraaan umum dengan cara yang selektig, aspiratif, dan akomodatif.

5. Proporsionalitas

Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara peran, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban dari KPK itu sendiri.

Nah, itu tadi Adjarian, peran komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga hukum di Indonesia.

Yuk, sekarang jawab pertanyaan berikut ini!

Tonton juga video berikut ini, yuk!