Perjuangan-Perjuangan Diplomasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia

By Aisha Amira, Rabu, 1 September 2021 | 17:20 WIB
Perjanjian Renville diambil dari nama kapal Amerika Serikat. (Unsplash/Michael Afonso)

adjar.id - Adjarian, melalui perjuangan diplomasi, bangsa Indonesia menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia pantas dipertahankan. 

Nah, apakah Adjarian tahu, apa itu perjuangan diplomasi?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diplomasi adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara yang lain. 

Apa sajakah perjuangan diplomasi yang dilakukan Indonesia?

Baca Juga: Melengkapi Peta Pikiran 'Perjanjian Roem-Roijen', Kelas 6 Tema 2

Salah satunya adalah ketika Bangsa Indonesia menunjukkan sikap dan juga itikad baik saat menyelesaikan perselisihan dengan negara Belanda.

Sekarang, yuk, kita simak lebih lanjut perjuangan diplomasi yang dilakukan Bangsa Indonesia di bawah ini, ya! 

 

"Diplomasi adalah urusan atau penyelenggaraan perhubungan resmi antara satu negara dan negara lain."

 

1. Perjuangan Diplomasi Bangsa Indonesia

a. Perundingan Linggarjati 

Mungkin beberapa dari Adjarian sudah familier dengan Perundingan Linggarjati. 

Nah, Perundingan Linggarjati adalah perundingan antara negara Indonesia dengan negara Belanda yang digusung di Linggarjarti, Kuningan, Jawa Barat. 

Perundingan Linggarjati dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946. 

Baca Juga: Melengkapi Peta Pikiran 'Perjanjian Renville', Kelas 6 Tema 2

Perundingan ini menghasilkan beberapa kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua negara secara resmi pada tanggal 25 Maret 1947. 

Perwakilan Indonesia adalah Sutan Syahrir sebagai Ketua Delegasi.

Perwakilan Belanda adalah Wim Schermerhorn sebagai Ketua Delegasi.

Tidak hanya itu, Lord Killearn bertugas sebagai mediator perundingan, lo. 

 

"Perundingan Linggarjati disahkan pada tanggal 25 Maret 1947 di Kuningan Jawa Barat."

 

Perundingan Linggarjati menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu:

- Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Sumatra, Jawa, dan Madura. 

- Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.

- Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia (RIS), di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.

Baca Juga: Masa Kolonialisme Inggris di Indonesia, Materi Sejarah Kelas 11 SMA

- Dalam bentuk RIS, Indonesia harus menjadi bagian dari Commonwealth atau persemakmuran Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. 

Hanya saja, perundingan ini tidak membuahkan hubungan yang baik antara Indonesia dan Belanda. 

Kekukuhan Belanda terlihat saat melakukan penyerangan secara tiba-tiba di daerah yang menjadi wilayah Republik Indonesia sesuai hasil Perundingan Linggarjati. 

Peristiwa ini dikenal dengan Agresi Militer Belanda I.

 

"Perundingan Linggarjati tidak membuahkan hubungan yang baik antara Indonesia dan Belanda."

 

b. Perundingan Renville

Agresi Militer Belanda I mendapat kecaman dari dunia internasional, khususnya forum PBB. 

Dalam rangka usaha penyelesaian masalah, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). 

Komisi ini beranggotakan Australia (pilihan Indonesia) yang diwakili oleh Richard Kirby, Belgia (pilihan Belanda) yang diwakili oleh Paul van Zeeland

Baca Juga: Organisasi Militer dan Semimiliter Bentukan Jepang di Indonesia

Tidak hanya itu, Amerika Serikat pun turut membantu (pilihan Indonesia dan Belanda) yang diwakilkan oleh Frank Porter Graham. 

KTM kemudian mengusulkan sebuah perundingan yang digusung di atas kapal Angkatan Laut Amerika serikat yang bernama USS Renville. 

Kapal ini berlabuh di Teluk Jakarta. 

Kemudian, perundingan ini dikenal dengan perundingan Renville. 

 

"Agresi Militer Belanda I mendapat kecaman dari dunia internasional."

 

Akan tetapi, kesepakatan itu kemudian diingkari oleh pihak Belanda. 

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melakukan penyerangan yang dikenal dengan Agresi Militer II.

c. Perjanjian Roem-Roeyen

Untuk mengatasi agresi militer dari Belanda, PBB kemudian mengadakan sidang pada tanggal 22 Desember 1948. 

Baca Juga: Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional untuk Perdamaian Dunia

Dalam rangka menghasilkan sebuah resolusi yang mendesak agar permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera berakhir. 

Tidak hanya itu, pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan. 

KTN ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan resolusi tersebut, lo. 

 

"Sidang PBB digelar pada tanggal 22 Desember 1948."

 

Nah, untuk meluaskan wewenangnya, KTN kemudian diubah menjadi United Nations Commissions for Indonesia (UNCI) yang dipimpin oleh Merle Cochran. 

Berdasarkan inisiatif dari pihak UNCI, pada tanggal 1949, diandakan perundingan Republik Indonesia dan Belanda. 

Perundingan ini kemudian digelar di Hotel Des Indes, Jakarta.

d. Konferensi Meja Bundar

Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah pertemuan yang digelar di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949. 

Baca Juga: Melengkapi Peta Pikiran 'Konferensi Meja Bundar', Kelas 6 Tema 2

Konferensi Meja Bundar merupakan bentuk dari tindak lanjut dari perundingan-perundingan yang telah dilaksanakan sebelumnya. 

Konferensi ini juga merupakan sebuah titik terang bagi Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaanya. 

Nah Adjarian, itulah perjuangan-perjuangan diplomasi kemerdekaan Bangsa Indonesia yang perlu kita ketahui, ya.

Sekarang, yuk, coba jawab soal di bawah ini!

Pertanyaan

Sebutkan tokoh perwakilan Indonesia dalam Perundingan Linggarjati!

Petunjuk: Cek halaman 2.

Jangan lupa untuk tonton video ini, ya!