adjar.id – Infrastruktur politik merupakan kelompok kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat yang ikut berpartisipasi secara aktif.
Nah, kelompok-kelompok ini bisa berperan sebagai pelaku politik yang formal dengan ikut serta dalam membentuk kebijakan negara.
Pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 10 SMA edisi revisi 2015 pada halaman 75 terdapat tugas mandiri yang berisi suatu pertanyaan.
Baca Juga: Prinsip-Prinsip Demokrasi Menurut Ahli, Materi PPKn kelas 11 SMA
Tugas mandiri tersebut berisi pertanyaan mengenai peranan organisasi infrastruktur.
O iya, bahasan tersebut merupakan materi PPKn kelas 10 SMA bab 3.
Nah, kita akan membahas mengenai peranan organisasi infrastuktur politik di Indonesia sebagai bahan referensi Adjarian menjawab pertanyaan itu.
Kekuatan infrastruktur politik merupakan organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan.
Berikut ini organisasi infrastruktur politik dan peranannya.
Organisasi-Organisasi Infrastruktur Politik
Berikut ini adalah beberapa organisasi infrastruktur politik yang ada di Indonesia, yaitu:
1. Partai Politik
Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekolompok warga negara dengan dasar persamaan cita-cita dan kehendak secara sukarela.
Cita-cita dan kehendak pendirian partai politik sendiri yaitu untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan juga negara melalui pemilihan umum.
Nah, peranan dari partai politik ini di antaranya berpartisipasi di dalam pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap pemegang kebijakan.
Baca Juga: Budaya Politik serta Unsur-Unsur dan Klasifikasinya dalam Masyarakat
2. Kelompok Kepentingan
Kelompok kepentingan merupakan kelompok yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan politik negara.
Kelompok kepentingan ini dapat menghimpun dana dan tenaga untuk melaksanakan tindakan politik dan sifatnya independen.
Peran dari kelompok kepentingan ini adalah memperjuangan suatu kepentingan baik dari masyarakat ataupun dari golongannya.
Contoh kelompok kepentingan ialah serikat dagang, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serikat buruh, dan lain sebagainya.
3. Kelompok Penekan
Kelompok penekan merupakan kelompok yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan keputusan politik.
Keputusan politik tersebut bisa berupa UU atau kebijakan politik lain yang dikeluarkan pemerintah sesuai keinginan kelompok.
Contoh kelompok penekan yaitu massa aksi demonstrasi, aksi mogok, dan lainnya.
Peran dari kelompok penekan ini adalah mengkritik pelaku politik atau pemerintah agar menjadi lebih maju.
Selain itu, kelompok penekan juga bisa berperan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah dengan jalan propaganda dan persuasi.
Baca Juga: Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM, Materi PPKn Kelas 11 SMA
4. Media Komunikasi Politik
Media komunikasi politik merupakan alat atau sarana komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi politik secara tidak langsung.
Media komunikasi politik ini bisa berupa koran, buletin, majalah, televisi, radio, dan lain sebagai.
Peran media komunikasi ini yaitu untuk mengolah dan mengedarkan informasi politik untuk mencari pendapat atau aspirasi berita politik.
Nah, Adjarian itu tadi beberapa peranan organisasi infrastruktur politik sebagai bahan referensi menjawab tugas mandiri di halaman 75.