Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara, Materi PPKn kelas 11 SMA

adjar.id - Setiap individu manusia di suatu negara memiliki hak dan kewajiban warga negara yang telah diatur dalam undang-undang negara.

Hak dan kewajiban warga negara adalah dua hal yang saling berkalitan dan memiliki hubungan sebab akibat. Tetapi, dalam beberapa hal terdapat kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh warga negara.

Baca Juga: Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Masyarakat

Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang merupakan materi PPKn kelas 11 SMA bab 1.

Hak warga negara sendiri merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia sebagai warga suatu negara yang dibatasi oleh status kewarganegaraan.

Sementara itu, kewajiban warga negara merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh warga negara dan telah diatur dalam undang-undang.

Yuk, kita simak beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara berikut ini!

“Hak yang diperoleh warga negara merupakan hasil dari pelaksanaan kewajiban warga negara.”

A. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Pelanggaran hak warga negara bisa terjadi karena warga negara tidak bisa menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang telah ditetapkan undang-undang.

Terjadinya pelanggaran hak warga negara adalah akibat dari adanya pengingkaran kewajiban baik dari pemerintah ataupun dari warga negara itu sendiri.

Berikut ini adalah kasus pelanggaran hak warga negara, di antaranya:

a. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, sementara pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 tertulis bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Baca Juga: Mengenal Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia, Materi PPKn Kelas 11 SMA

b. Masih kurang optimalnya penegakkan hukum yang dilakukan, misalnya masih ada kasus salah tangkap.

Padahal dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

c. Masih adanya kasus pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus kekerasan rumah tangga, kriminalitas, dan lain sebagainya.

Sementara pasal 28 A sampai 28 UUD 1945 telah menjamin tentang adanya hak asasi manusia.

“Kasus pelanggaran hak warga negara terjadi karena pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah atau warga negara itu sendiri.”

d. Tingginya angka warga negara yang putus sekolah, di mana pasar 31 ayat 1 UUD belum sepenuhnya terlaksana.

e. Terjadinya kasus pelanggaran hak cipta, seperti VCD/DVD bajakan, pembajakan buku, dan lain sebagainya.

f. Terjadinya tindak kekerasan dengan mengatasnamakan suatu agama, misalnya terjadi kasus penyerangan tempat ibadah.

Baca Juga: Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam UUD 1945

Padahal pada pasar 29 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memelik agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

2. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara terjadi karena warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Pengingkaran kewajiban bisa terjadi karena adanya sikap egoisme setiap warga negara.

Berikut ini, beberapa bentuk kasus pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu:

“Sikap egoisme warga negara yang tidak menjalankan kewajibannya membuat munculnya pengingkaran kewajiban warga negara.”

a. Masih banyaknya warga negara yang membuang sampah sembarangan.

b. Terjadinya pelanggaran berlalu lintas, misalnya ada yang tidak memakai helm saat berkendara, tidak memiliki surat izin mengemudi, dan lain sebagainya.

c. Adanya perusakan fasilitas negara, misalnya merusak fasilitas umum, mencoret bagunan, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Pancasila, Materi PPKn Kelas 12 SMA

d. Adanya warga negara yang tidak membayar pajak kepada negara.

e. Adanya warga negara yang tidak ikut berpartisipasi dalam mempertahankan dan mengamankan negara.

Nah, jika kasus pengingkaran kewajiban tersebut terus berlangsung terjadi maka bisa menghambat proses pembangunan suatu negara dan pemenuhan hak warga negara.

Adjarian itu tadi beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang masih bisa kita temui sampai saat ini.

Sekarang, yuk, kita coba jawab soal di bawah ini!