Bidang Politik
Pada masa penjajahan kolonial, kekuasaan kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia mulai menurun karena adanya pengaruh dari kolonial.
Dengan menggunakan metode politik devide et impera atau yang dikenal dengan politik adu domba, Belanda berhasil mengalahkan penguasa di daerah yang melawannya.
Tidak hanya mengalahkan penguasa daerah-daerah saja, Belanda juga membuat beberapa peraturan baru untuk para penguasa daerah dan rakyatnya.
Kebijakan Baru Belanda
Membagi wilayah Hindia-Belanda khususnya Jawa menjadi sembilan prefektur dan 30 regenschap.
Tiap prefektur (provinsi) dipimpin oleh orang Eropa dan untuk wilayah Kabupaten dipimpin oleh orang bupati yang memiliki darah bangsawan.
Baca Juga: Organisasi Militer dan Semimiliter Bentukan Jepang di Indonesia
Prefektur dan kabupaten di bawah gubernur jendral yang merupakan pemimpin paling tinggi yang dijabat oleh kolonial Belanda.
Gubernur jenderal dibantu oleh enam departemen, yaitu kehakiman, keuangan, dalam negeri, ekonomi, kebudayaan, dan kepercayaan.
Perubahan politik terjadi akibat kebijakan politik pax nederlanica pada abad 19.
Nah, pax nederlanica adalah sistem pemerintahan dari administrasi tradisional ke modern.
Simpelnya, sistem ini akan diterapkan untuk menggantikan posisi penting pemerintah daerah ke tangan pemerintah Belanda, dengan cara menggaji pribumi yang menduduki jabatan birokrasi.
O iya, tidak hanya itu sistem pemerintahan di Indonesia merupakan warisan dari penerapan Trias Politica yang diajarkan oleh Belanda.
"Indonesia menganut sistem pax nederlanica dan trias politica hingga sekarang."