Pelaksanaan Transmigrasi Masa Orde Baru, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka

adjar.id - Pada masa orde baru, terdapat berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Salah satu kebijakannya adalah pelaksanaan transmigrasi.

Transmigrasi adalah program pemindahan penduduk yang mempunyai catatan sejarah sangat panjang di Indonesia.

Bahkan program ini tekah ada sejak masa penjajahan Belanda karena padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa, Adjarian.

Nah, pelaksanaan transmigrasi bertujuan untuk menyebarkan penduduk dan tenaga kerja.

Hal ini tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, sehingga program ini sangat penting.

Lalu, bagaimana pelaksanaan transmigrasi masa orde baru?

Yuk, kita cari tahu!

"Pelaksanaan transmigrasi di Indonesia dijadikan sebagai program prioritas demi pembangunan jangka panjang dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat."

Pelaksanaan Transmigrasi Masa Orde Baru

Transmigrasi di masa orde baru tetap menjadi prioritas nasional yang tertuang dalam program Pembangunan Lima Tahun atau Pelita sejak tahun 1969.

Berikut adalah penjelasan program Pelita dalam melaksanakan transmigrasi:

Baca Juga: 5 Bentuk Kebijakan Pembangunan Sosial Masa Orde Baru, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka

1. Pelita I (1969-1973)

Pelaksanaan transmigrasi pada Pelita I lebih terfokus pada penyebaran penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lainnya.

Lalu dilaksanakan juga pembangunan pedesaan di lokasi tujuan transmigrasi.

Instansi pemerintah yang menangani permasalahan transmigrasi ketika itu adalah Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

2. Pelita II (1974-1979)

Pada periode Pelita II, pelaksanaan transmigrasi berfokus pada perkembangan.

Jadi, transmigrasi tidak hanya tentang perpindahan penduduk, tetapi juga mulai dikaitkan dengan program pembangunan daerah dan pembangunan sektor-sektor lainnya.

Salah satu program yang dikenal saat Pelita II adalah program Pola Sitiung.

Pola Sitiung ini dimulai dari transmigrasi bedol desa dari Kabupaten Wonogiri, Jawa tengah ke empat desa baru di Kabupaten Sawahlunto-Sijungjung, Sumatra Barat.

Alasan warga Wonogiri harus bertransmigrasi adalah karena desa mereka menjadi proyek pembangunan Waduk Gajah Mungkur.

Dalam pelaksanaan Pola Sitiung ini, pemerintah telah menyediakan rumah-rumah bagi para transmigran.

Baca Juga: 5 Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan Pada Masa Orde Baru

Sehingga, mereka tidak perlu lagi membangun rumah sendiri di tempat transmigrasi.

3. Pelita III (1979-1984)

Dalam Pelita III, program Pola Sitiung tidak lagi diterapkan karena terkendala oleh koordinasi dan lokasi.

Pelaksanaan transmigrasi di Pelita II lebih berorientasi pada sektor keuangan dan ekonomi.

Penduduk diarahkan oleh pemerintah untuk ikut membantu pembangunan daerah asal dan daerah transmigrasi.

O iya, pada masa ini didirikan departemen baru, yaitu Departemen Transmigrasi untuk mengurus penyelenggaraan transmigrasi.

4. Pelita IV (1984-1989)

Dalam Pelita IV, pembuat kebijakan dan pelaksanaan urusan transmigrasi dipegang oleh Departemen Transmigrasi.

Terdapat juga perubahan kebijakan yang berkaitan dengan dana proyek yang hanya berlaku selama satu tahun.

Fokus utama pelaksanaan transmigrasi pada Pelita IV adalah peningkatan kualitas pemukiman transmigrasi.

Selain itu juga pengembangan berbagai pola usaha lain selaian tanaman pangan, seperti hutan tanaman industri, PIR Perkebunan, jasa industri, dan lainnya.

Baca Juga: Program Jangka Panjang Perkembangan Ekonomi di Masa Orde Baru, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka

5. Pelita V (1989-1994)

Fokus pelaksanaan transmigrasi pada periode Pelita V tetap kepada pengembangan pertanian.

Akan tetapi ada peningkatan terhadap pola perkebunan, perikanan, dan HTI.

Lembaga penyelenggaraan transmigrasi masih dipegang oleh Departemen Transmigrasi.

6. Pelita VI (1994-1999)

Ada perubahan orientasi pelaksanaan transmigrasi dalam periode Pelita VI, terdapat beberapa pengarahan yang bertujuan untuk:

- Mendukung pembangunan daerah.

- Meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat di sekitar.

- Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

- Memperbanyak penyebaran penduduk dan tenaga kerja.

Lembaga penyelenggaraan transmigrasi pada Pelita VI adalah Departemen Transmigrasi dan PPH.

Baca Juga: 3 Kelemahan Kebijakan Pemerintahan Masa Orde Baru, Materi Sejarah Kelas XII Kurikulum Merdeka 

Pelaksanaan transmigrasi di masa orde baru berakhir ketika Presiden Soeharto mundur sebagai presiden di tahun 1998.

"Pelaksanaan transmigrasi di masa orde baru berlangsung melalui periode Pelita I, Pelita II, Pelita III, Pelita IV, Pelita V, dan Pelita VI."

Itu tadi penjelasan mengenai pelaksanaan transmigrasi masa orde baru di Indonesia yang berlangsung sejak tahun 1969.

---

Sumber: Buku Sejarah untuk SMA/MA Kelas XII karya Martina Safitri, dkk., Kemdikbudristek Tahun 2022.

Yuk, tonton video ini juga!