Kebijakan Kolonialisme Inggris di Bidang Pemerintahan saat Menjajah Indonesia

adjar.id - Inggris sempat menjajah Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi.

Pada tanggal 4 Agutus 1811, kapal-kapal Inggris berlabuh di pelabuhan Batavia yang menjadi pusat kekuatan Belanda.

Akhirnya, pada 26 Agustus 1811 Batavia dan daerah di sekitarnya berhasil dikuasai oleh Inggris.

Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang antara pemerintah Belanda dan Inggris.

Penandatanganan ini terjadi pada 18 September 1811 yang membuat Belanda harus menyerahkan Indonesia ke tangan Inggris.

O iya, pada saat itu Inggris berada di bawah kekuasaan Thomas Stamford Raffles, Adjarian.

Saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal, ada beragam kebijakan yang diterapkan oleh Raffles.

Salah satunya adalah kebijakan di bidang pemerintahan.

"Raffles saat memerintah di Indonesia berada di Buitenzorg atau saat ini dikenal dengan Bogor."

Kebijakan Kolonialisme Inggris di Bidang Pemerintahan

Raffles melakukan negosiasi perdamaian dan beberapa operasi militer terhadap penguasa lokal yang dianggap menentang kebijakan kerajaan Inggris.

Salah satu operasi militer yang terjadi pada masa pemerintahan Raffles adalah serangan ke Yogyakarta yang terjadi pada 21 Juni 1812.

Baca Juga: Kebijakan Kolonialisme Inggris pada Bidang Ekonomi

Pada saat itu, Keraton Yogyakarta menjadi salah satu dari dua kerajaan terkuat di Jawa.

Serangan yang dilakukan oleh Inggris membuat keraton mengalami kerusakan yang sangat parah.

Raffles juga mememerintahkan melakukan ekspedisi ke wilayah Palembang dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Sultah Mahmud Badaruddin II.

Selain itu, ekspedisi ke Palembang ini juga bertujuan untuk merebut pulau Bangka, Adjarian.

Padahal di sini lain, Sultan Mahmud Badaruddin II sudah membantu Inggris dalam mengusir Belanda.

Nah, untuk pulau Bangka sendiri, Raffles ingin menjadikannya sebagai markas tentara Inggris untuk menahan Belanda setelah berakhirnya Perang Eanam Koalisi.

Selain itu kebijakan kolonialisme Inggris di bidang pemerintahan lainnya, yaitu membagi Jawa ke dalam 16 keresidenan.

Kebijakan ini diterapkan oleh Inggris untuk mempermudah pengawasan daerah-daerah yang ada di pulau Jawa.

Keenam belas residen tersebut, yaitu:

1. Keresidenan Banten

2. Keresidenan Besuki

Baca Juga: Masa Kolonialisme Inggris di Indonesia, Materi Sejarah Kelas 11 SMA

3. Keresidenan Bogor

4. Keresidenan Banyumas

5. Keresidenan Jakarta

6. Keresidenan Cirebon

7. Keresidenan Karawang

8. Keresidenan Kedu

9. Keresidenan Kediri

10. Keresidenan Surakarta

11. Keresidenan Semarang

12. Keresidenan Rembang

13. Keresidenan Pati

Baca Juga: Kebijakan Sir Thomas Stamford Raffles di Indonesia dalam Berbagai Bidang

14. Keresidenan Priangan

15. Keresidenan Madiun

16. Keresidenan Madura

"Kebijakan kolonialisme Inggris di bidang pemerintahan salah satunya dengan membagi Jawa ke dalam 16 keresidenan."

Prinsip Kebijakan Kolonialisme Inggris

Selama masih memerintah, Raffles sebagai gubernur Jenderal Inggris melakukan reformasi massal.

Tujuannya untuk mengubah sistem kolonial yang pernah diterapkan pemerintah Hindia Belanda.

Dalam melaksanakan kebijakannya ini, Raffles berpegang pada tiga prinsip, yaitu:

1. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan memasukkan bupati sebagai bagian dari pemerintahan kolonial.

2. Rakyat penggarap tanah dianggap sebagai penyewa tanah karena pandangan bahwa tanah tersebut milik pemerintah kolonial.

3. Mengganti kerja rodi dan bentuk penyerahan wajib dengan penanaman bebas oleh rakyat.

"Prinsip kebijakan Raffles salah satunya mengganti kerja rodi dan bentuk penyerahan wajib dengan penanaman bebas oleh rakyat."

Baca Juga: Jawab Soal Bukti Raffles Sangat Memperhatikan Bidang Ilmu Pengetahuan, Sejarah, dan Budaya di Indonesia

Nah, itulah kebijakan kolonialisme Inggris di bidang pemerintahan saat menjajah Indonesia, Adjarian.

---

Sumber: Buku Sejarah Indonesia SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 1 Edisi Revisi 2017 karya Sardiman AM dan Amurwani Dwi Lestariningsih.