Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Masa Revolusi Kemerdekaan

adjar.id – Pada masa revolusi kemerdekaan, terjadi proses dinamika persatuan dan kesatuan demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Proses mempertahankan NKRI mengalami dinamika yang berbeda dari berbagai masa.

Persatuan dan kesatuan bangsa menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berjalan lancar.

Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa yang menjadi materi PPKn kelas 12 SMA.

Pada periode revolusi kemerdekaan dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945, bentuk NKRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik.

Nah, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan Indonesia.

Sementara itu, sistem pemerintahan dari NKRI sendiri adalah sistem pemerintahan presidensial.

Yuk, kita cari tahu bagimana dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan berikut ini!

“NKRI pada masa revolusi kemerdekaan merupakan negara yang bentuk pemerintahannya republik.”

Baca Juga: Jawab Soal Keunggulan NKRI dalam Berbagai Bidang Kehidupan

Penerapan di Awal Kemerdekaan Indonesia

Dalam periode revolusi kemerdekaan, yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum bisa dijalankan secara murni dan konsekuen karena bangsa Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya.

Pada waktu itu, semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih dari kekuatan asing yang ingin menjajah Indonesia kembali.

Dengan demikian, walaupun UUD 1945 telah berlaku, namun yang baru bisa dibentuk hanya presiden, wakil presiden, dan para menteri serta gubernur.

Sementara departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri dari 12 departemen.

Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas delapan wilayah yang terdiri atas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Kondisi tersebut didasarkan pada aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI.

“Pada awal kemerdekaan semua kekuatan negara difokuskan untuk mempertahankan NKRI dari penjajah yang ingin menjajah Indonesia kembali.”

Baca Juga: Jawab Soal Identifikasi Negara-Negara di Dunia yang Berbentuk Kesatuan

PPKI menetapkan presiden dan wakil presiden sebab MPR/DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum dilaksanakan.

Lembaga-lembaga tinggi negara lainnya yang disebutkan dalam UUD 1945 seoertu MPR, DPR, BPK, dan MK belum bisa diwujudkan.

Hal ini tidak lepas dari keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-udang yang sudah disepakati.

Maklumat Pemerintah Indonesia

Belanda menuduh Indonesia sebagai negara diktator karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden.

Sehingga, untuk melawan propaganda Belanda di dunia Indonesia, pemerintahh Indonesia mengeluarkan tiga maklumat, yaitu:

1. Maklumat wakil presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum masa waktunya berakhir.

Maklumat ini juga memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. 

“Maklumat pertama ini pada dasarnya merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan di dalam UUD 1945.”

Baca Juga: Mempertahankan NKRI Melalui Perjuangan Fisik

2. Maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945, tentang poembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat.

Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah multipartai.

Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia Barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi.

3. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer.

Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan UUD 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia.

Ketiga maklumat tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 sudah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, Adjarian.

Sejak tanggal itu, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai negara penganut sistem pemerintahan parlementer.

“Maklumat yang dikeluarkan pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.”

Baca Juga: Soal dan Jawaban Serta Pembahasan Materi Mempertahankan NKRI

Perubahan ini diharapkan bisa mengakomodasi semua kekatan yang ada di dalam negara Indonesia.

Akan tetapi, hal ini justru membawa bangsa Indoensia ke keadaan yang tidak stabil karena kabinet parlemen mudah dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR.

Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama hanya berlaku dari 14 November 1945 sampai 27 Desember 1949.

Kondisi pemerintahan masa ini tidak stabil karena kabeinet yang dibentuk tidak bertahan lama dan adanya keinginan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia.

Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa Indonesia dan penderitaan rakyat.

Periode awal kemerdekaan ini berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara menjadi negara serikat.

Nah, itulah tadi Adjarian, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan yang penuh tantangan.

Yuk, sekarang jawab pertanyaan ini!