adjar.id - Apakah Adjarian tahu, apa saja yang termasuk dengan peraturan negara Indonesia?
Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, lo!
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi dimulai dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Setelah itu disusul oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
Selanjutnya ada Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Peraturan Kabupaten atau Kota
Nah, sebagai Calon Pegawai Negara Sipil kita diharapkan mengerti tentang aturan tersebut, Adjarian.
Oleh sebab itu, pada tes TWK atau Tes Wawasan Kebangsaan pada bagian SKD, kita akan diberikan jenis pertanyaan tentang materi ini.
Kita dapat mempelajarinya dalam bentuk latihan soal, ya!
Yuk, kita simak bersama latihan soal materi peraturan negara beserta jawaban dan pembahasannya di bawah ini!
Baca Juga: Kumpulan Soal CPNS TWK Pemerintahan Indonesia, Jawaban, dan Pembahasan
1. Berapa presentase anggaran pendidikan yang diprioritaskan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara...
A. Tiga puluh persen
B. Dua puluh persen
C. Enam puluh persen
D. Lima puluh persen
E. Dua puluh lima persen
Jawaban: B. Dua puluh persen
Pembahasan:
Anggaran pendidikan yang diprioritaskan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebesar dua puluh persen sesuai Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.
Baca Juga: Kumpulan Soal CPNS TWK Bahasa Indonesia, Jawaban serta Pembahasannya
2. Perencanaan umum pembanguan nasional yang merupakan penjabaran GBHN adalah...
A. Propenas
B. Rapenca
C. Repelita
D. Pelita
E. Repta
Jawaban: A. Propenas
Pembahasan:
Perencanaan umum pembangunan nasional yang merupakan penjabaran GBHN adalah Propenas.
Baca Juga: Kumpulan Soal CPNS TWK Sejarah Umum, Jawaban, serta Pembahasannya
3. Masalah kependudukan dan sosial budaya termasuk pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis merupakan ...
A. Faktor dominan
B. Faktor budaya
C. Faktor sosial
D. Modal dasar
E. Masalah
Jawaban: C. Faktor sosial
Pembahasan:
Masalah kependudukan dan sosial budaya termasuk pergeseran nilai dan perkembangan aspirasi rakyat yang dinamis merupakan faktor sosial yang bias terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Baca Juga: Kumpulan Soal CPNS TWK UUD 1945, Jawaban serta Pembahasannya
4. Sasaran dan tujuan dari pembangunan nasional jangka panjang adalah ...
A. Terciptanya masyarakat Indonesia yang mutu dan mandiri
B. Menciptakan stabilitas nasional yang stabil dan dinamis
C. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur
D. Melaksanakan pembangunan di segala bidang
E. Meningkatkan pertahanan negara
Jawaban: B. Menciptakan stabilitas nasional yang stabil dan dinamis
Pembahasan:
Sasaran dan tujuan dari pembangunan nasional jangka panjang adalah melaksanakan pembangunan di segala bidang yang strategis.
Baca Juga: Kumpulan Soal CPNS TWK Bela Negara, Jawaban, serta Pembahasannya
5. Dinas-dinas di provinsi merupakan unsur pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah gubernur melalui ...
A. Gubernur
B. Wakil gubernur
C. Sekretariat daerah
D. Unut pelaksana teknis
E. Lembaga teknis daerah
Jawaban: C. Sekretariat daerah
Pembahasan:
Dinas-dinas di provinsi merupakan unsur pemerintah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah gubernur melalui skretariat daerah (sesuai padal 18 UUD 1945).
Baca Juga: Materi TWK CPNS Mengenai Tata Negara: Komisi Yudisial
6. Akibat dari adanya perbedaan pedoman penentuan kewarganegaraan oleh masing-masing negara maka seseorang dapat menjadi ...
A. Lus soli, lus sanguinis
B. Lus constituendum
C. Patrida, bipatrida
D. Lus constitutum
E. Lus poenale
Jawaban: C. Patrida, bipatrida
Pembahasan:
Adanya perbedaan pedoman penentuan kewarganegaraan oleh masing-masing negara maka seseorang dapat menjadi patrida (tidak mempunyai kewarganegaan), bipatrida (kewarganegaraan ganda).
Baca Juga: Materi TWK CPNS, Majelis Permusyawaratan Rakyat
7. Faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya dominasi politik dan ekonomi VOC di Indonesia adalah faktor-faktor berikut, kecuali ...
A. Konflik-konflik yang terjadi di antara penguasa lokal di Indonesia
B. Strategi dagang Belanda yang lebih unggul dari pedagang lokal
C. Terjadinya kerjasama antara Belanda dengan penguasa lokal
D. Simpati pedagang lokal terhadap Belanda
E. Kebodohan pedagang Indonesia
Jawaban: A. Konflik-konflik yang terjadi di antara penguasa lokal di Indonesia
Pembahasan: Konflik-konflik yang terjadi di antara penguasa lokal di Indonesia yang pada masa itu lebih bersifat feodal sehingga terjadi perebutan sumber ekonomi.
Nah Adjarian, itulah kumpulan soal, jawaban, dan pembahasan TWK SKD CPNS materi peraturan negara, ya!
Jangan lupa tonton video ini, ya!
Penulis | : | Aldita Prafitasari |
Editor | : | Aisha Amira |
KOMENTAR