adjar.id - Beberapa, Adjarian, pasti sudah familier dengan kata orde baru dan orde lama.
Nah, untuk Adjarian yang belum familier dengan orde baru, orde baru adalah masa rezim yang pernah berkuasa di Indonesia selama kurang lebih 32 tahun.
Istilah orde dibuat oleh Presiden Soekarno dalam rangka untuk membedakan periode ini dengan periode Indonesia sebelumnya.
Orde baru dimulai pada tahun 1966 hingga tahun 1998, ya, Adjarian.
Baca Juga: Mengenal Sejarah Sumpah Pemuda dan Tokoh-Tokoh Penting di Baliknya
O iya, setelah adanya rezim ini, Indonesia telah banyak mengubah struktur ekonomi, politik, sosial-budaya dan lainnya.
Selama masa orde banyak peristiwa politik yang penting juga, lo.
Apa saja peristiwa pentingnya, ya?
Yuk, simak peristiwa politik penting masa orde baru di bawah ini, ya!
"Orde baru dimukai pada tahun 1966 hingga 1998. Selain itu, peristiwa penting juga dibuat oleh Presiden Soekarno."
Peristiwa Politik Penting pada Masa Orde Baru
1. Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura
Sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap PKI yang telah melakukan pengkhianatan terhadap negara serta kondisi ekonomi melatarbelakangi munculnya kesatuan-kesatuan aksi.
Pada 10 Januari 1966, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) memelopori kesatuan-kesatuan aksi untuk menunut tiga tuntutan.
Dikenal dengan Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat, lalu disingkat menjadi Tritura.
Isi Tritura, yaitu:
- Pembubaran PKI
- Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30S/PKI
- Penurunan harga dan perbaikan ekonomi.
Baca Juga: Asal Muasal Sejarah Nenek Moyang Bangsa Indonesia dan Persebarannya
2. Surat Perintah Sebelas Maret
"Sikap pemerintah yang kurang tegas membuat munculnya banyak aksi-aksi masyarakat yang bermunculan, contohnya KAMI dan KAPPI."
Pada 11 Maret 2966, Presiden Soekarno menyetuji untuk memberikan perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto di Istana Bogor, untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah.
Surat mandat ini dikenal dengan nama Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar)
C. Sidang Umum MPRS
Sidang Umum IV MPRS yang diselenggarakan pada 17 Juni 1966 menghasilkan beberapa ketetapan yang dapat memperkokoh tegaknya Orde Baru, yaitu:
- Ketetapan MPRS No. IX, tentang pengukuhan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar.
Baca Juga: Kenapa Tanggal 1 Juni Kita Memperingati Hari Lahir Pancasila
- Ketetapan MPRS No. XXV tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia.
- Ketetapan MPRS No.XXIII tentang pembaruan landasan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan.
- Ketetapan MPRS No. XIII tentang pembentukan kabinet Ampera yang ditugaskan kepada Pengemban Tap MPRS No. IX.
"Pada saat masa orde baru, sidang MPRS juga menjadi salah satu peristiwa penting."
D. Nawaksara
MPRS meminta pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam Sidang Umum MPRS 1966 atas terjadinya pemberontakan G30S/PKI, kemerosotan ekonomi dan moral.
Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya pada 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara atau sembilan pasal.
Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan presiden.
Pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada pengemban Ketetapan MPRS NO. IX, yaitu Jenderal Soeharto.
Baca Juga: Dampak Negatif dan Positif Globalisasi Ekonomi, Sosial dan Budaya
E. Politik Luar Negeri
Landasan kebijakan politik luar negeri orde baru telah ditetapkan dalam Tap No. XII/MPRS/1966.
Menurut rumusan yang telah ditetapkan MPRS, politik luar negeri RI adalah bebas dan aktif, yaitu tidak mengikat diri pada salah satu blok ataupun fakta militer.
Berikut ini, adalah langkah-langkah pelaksanaanya, yaitu:
- Menghentikan konfrontasi dengan Malaysia.
- Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada 28 September 1966.
- Indonesia ikut memprakarsai terbentuknya ASEAN pada 8 Agustus 1967.
" Pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan amanatnya melalui nawaksara. Sedangkan, langkah-langkah dasar politik luar negeri RI adalah Indonesia kembali menjadi anggota PBB."
F. Pemilihan Umum atau Pemilu
Pemilihan umum pertama diselenggarakan pada masa orde baru dilaksanakan pada 3 Juli 1971.
Pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 1977 yang diikuti oleh sepuluh partai, yaitu PKRI, NU, Parmusi, Parkindo, PNI, Murba, Perti, IPKI, dan Golkar.
Pemilu ini dimenangkan oleh Golkar.
Nah, pemili tahun 1977 diikuti oleh tiga organisasi peseta pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI).
Selama orde baru, pemilu dimenangkan oleh partai Golkar.
Baca Juga: Contoh Soal dan Jawaban dan Pembahasan Materi Hak Asasi Manusia
G. Sidang MPR Tahun 1973
Pada Maret 1973, diadakan sidang MPR yang menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:
- Tap No. IV/MPR/1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pengganti Manipol.
- Tap No. IX/MPR/1973 tentang pemilihan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI.
- Tap No. XI/MPR/1973 tentang pemilihan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Wakil Presiden RI.
"Selama masa orde baru, pemilu dimenangkan oleh Partai Golongan Karya atau Golkar."
Nah, itulah tujuh peristiwa penting politik pada masa orde baru yang wajib, Adjarian, ketahui.
Sekarang, coba jawab soal di bawah ini, ya!
Pertanyaan |
Sebutkan Ketetapan MPRS No. XXV! |
Petunjuk: Cek halaman 3. |
Penulis | : | Aisha Amira |
Editor | : | Aisha Amira |
KOMENTAR