adjar.id - VOC merupakan kongsi dagang Belanda yang dibentuk pada 20 Maret 1602 oleh pemerintah Belanda.
Selama berada di Nusantara, VOC menerapkan berbagai kebijakan di berbagai bidang, salah satunya bidang pemerintahan.
Kebijakan yang diterapkan VOC kebanyakan hanya menguntungkan VOC saja, Adjarian.
Oleh karena itu, rakyat Indonesia pada saat itu sangatlah menderita karena kebijakan yang dibuat oleh VOC.
Salah satu kebijakan VOC yang sangat menyengsarakan rakyat adalah tanam paksa yang membuat rakyat harus menanam tanaman komoditas ekspor yang ditentukan VOC.
Di bidang pemerintahan, VOC mengubah sistem birokrasi yang digunakan VOC demi mempertahankan daerah jajahannya, termasuk Nusantara.
Misalnya, saat Daendels berkuasa sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda, ia melakukan sentralisasi pemerintahan dan pengawasan yang ketat kepada para bawahannya.
Nah, berikut kebijakan-kebijakan VOC di bidang pemerintahan.
"Berbagai kebijakan diterapkan VOC saat menjajah di Nusantara, salah satunya kebijakan di bidang pemerintahan."
Kebijakan VOC di Bidang Pemerintahan
Kebijakan yang dibuat VOC di bidang pemerintahan, di antaranya:
1. Penggunaan Politik Devide et Impera
Baca Juga: 5 Kebijakan VOC di Bidang Ekonomi saat Menjajah Indonesia