2. Pendidikan di Masyarakat
Masa demokrasi parlementer adalah titik alih pendidikan dari pemerintahan Belanda kepada Pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat).
Pada saat itu, pemerintah RIS mencoba membuat konsepsi pendidikan baru dengan menitikberatkan pendidikan pada spesialisasi.
Menteri pendidikan saat itu berpandangan bahwa Indonesia tertinggal dalam pengetahuan teknik dan memerlukan ahli pada bidang-bidang tertentu.
Oleh sebab itu, pendidikan umum dan teknik pada masa demokrasi parlementer dilakukan dengan perbandingan tiga banding satu.
Artinya, tiap ada tiga sekolah umum, harus ada satu sekolah teknik.
Pada masa itu, lulusan sekolah dasar diperbolehkan untuk melanjutkan ke sekolah teknik menengah selama tiga tahun, kemudian ke sekolah teknik atas juga selama tiga tahun.
Harapannya, setelah lulus sekolah teknik menengah dan atas, siswa dapat mahir di bidang teknik tertentu, Adjarian.
O iya, selain pada jenjang sekolah, jenjang pendidikan lanjutan juga mengalami perubahan.
Indonesia yang merupakan negara kepulauan membuat pemerintah mendirikan Akademi Pelayaran, Akademi Oseanografi, dan Akademi Riset Laut di berbagai kota di Indonesia.
Kota-kota tersebut seperti Surabaya, Makassar, Ambon, Manado, Padang, dan Palembang.
Bahkan, tenaga pengajarnya merupakan ahli di bidangnya yang didatangkan dari berbagai negara, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis.
Baca Juga: Perwujudan Demokrasi Parlementer di Indonesia Tahun 1949-1959