Tokoh-tokoh yang menyampaikan kritik tersebut adalah Baron Van Hoevel, Frans Van Deputte, dan Mr. C.T. Van Deventer.
Ketiga tokoh tersebut mengkritisi perlakukan Pemerintah Kerajaan Belanda terhadap rakyat Indonesia.
Menurut mereka, Pemerintah Kerajaan Belanda ikut bertanggung jawab atas kesengsaraan rakyat Hindia Belanda (Indonesia).
Adanya kritik tersebut membuat Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis atau politik balas budi pada September 1901.
Politik etis bertujuan untuk memberikan kesempatan orang Indonesia untuk mengenyam pendidikan agar menjadi tenaga kerja yang terampil.
Adapun bidang yang menjadi sasaran politik etis adalah bidang pendidikan, pertanian, dan kependudukan.
"Politik etis politik balas budi kolonial Belanda untuk Hindia Belanda yang menyasar pada tiga bidang, yaitu pendidikan, pertanian, dan kependudukan."
Kemunculan Kalangan Terpelajar
Sejak adanya politik etis, sejumlah masyarakat Indonesia memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan.
Akan tetapi, akses pendidikan belum merata, hanya kalangan tertentu saja yang bisa mendapatkannya.
Akses pendidikan inilah yang kemudian melahirkan kalangan terpelajar, sebuah warna baru dalam upaya perjuangan kemerdekaan.