4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Wewenang MK
Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban MK adalah:
O iya, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945.
Pelanggaran yang dimaksud adalah yang disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945.
Isi pasal tersebut adalah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela.
Serta, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Baca Juga: Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung, Materi TWK SKD CPNS
Hakim Konstitusi
MK mempunyai sembilan Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, Adjarian.
Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Nah, Adjarian, itulah kewajiban dan wewenang Mahkamah Konsitutsi atau MK beserta penjelasan tentang hakim konstitusi.