adjar.id – Adjarian, pada awal kemerdekaan Indonesia pernah menerapkan sistem ekonomi liberal.
Sesudah kemerdekaan, pemerintah Indonesia menanggung bebas ekonomi dan keuangan yang cukup berat.
Hal ini tidak lepas dari dampak disepakatinya ketentuan-ketentuan konferensi meja bundar, yaitu meningkatkan nilai utang indonesia, baik utang dalam negeri maupun luar negeri.
Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi liberal yang diterapkan pada awal masa kemerdekaan Indonesia yang menjadi materi sejarah kelas 12 SMA.
Baca Juga: Latar Belakang Sejarah Pembebasan Irian Barat Tahun 1963
Adanya struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial membuat nilai ekspor Indonesia masih bergantung pada hasil perkebunan pada saat itu.
Sedangkan, nilai hasil perkebunan pada saat itu masih jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II.
Hal itulah yang menimbulkan permasalahan bagi pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
Yuk, kita simak bagaimana sistem ekonomi pada awal masa kemerdekaan diterapkan berikut ini, Adjarian.
“Masih tertinggalnya struktur perekonomian yang diwarisi kolonial membuat nilai ekspor Indonesia turun.”
Permasalah Ekonomi
Pemerintah Indonesia saat itu mengalami permasalah ekonomi jangka pendek dan juga jangka panjang.
Permasalahan jangka pendek yang dialami saat itu yaitu tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup di Indonesia.
Nah, permasalahan jangka panjangnya yaitu pertambahan jumlah penduduk dengan tingkatan hidup yang rendah.
Pada awal kemerdekaan, pemerintah mengalami defisit sebesar Rp 5,1 miliar, yang bisa dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang.
Baca Juga: Sistem Ekonomi Nasional pada Awal Masa Kemerdekaan Indonesia
Pada tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang karena menurunnya volume perdagangan internasional.
Indonesia sebagai negara berkembang tidak memiliki memiliki komoditas ekspor lain selain hasil perkebunan.
Kondisi inilah yang membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi.
“Menurunnya volume perdagangan internasional membuat stabilitas perekonomian Indonesia mengalami masalah.”
Kebijakan Ekonomi Liberal
Indonesia kemudian menempuh kebijakan ekonomi liberal untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ada.
Bentuk pelaksanaannya yaitu dengan menerapkan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Soemitro.
Nah, sasaran yang ditekankan pada program ini yaitu pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan.
Kebijakan ini jugta diikuti dengan adanya peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, serta penanaman modal asing.
Lalu, pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirimkan delegasi ke Belanda.
Baca Juga: Sejarah Pelaksanaan Pemilu Pertama di Indonesia, Pemilu 1955
Misi pengiriman delegasi ini yaitu untuk merundingkan masalah finansial ekonomi atau finek yang dilakukan pada 7 Januari 1956.
Adapun rancangan persetujuan finek yang diajukan Indonesia kepada pemerintah Belanda, yaitu:
1. Pembatalan persetujuan finek hasil KMB.
2. Hubungan finek Indonesia dan Belanda didasari atas hubungan bilateral.
3. Hubungan finek didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain.
“Misi mengenai masalah finansial ekonomi dilakukan kepada pemerintah Belanda untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.”
Akan tetapi usulan pemerintah Indonesia itu ditolak oleh pemerintah Belanda, yang membuat pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan fineknya sendiri.
Hal ini dilakukan dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanada pada 13 Februari 1956 yang bertujuan untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda.
Kemudian Indonesia melakukan upaya lain yaitu dengan membentuk Biro Perancangan Nasional pada masa Kabinet Ali II.
Tugas dari biro ini yaitu untuk merancang pembangunan jangka panjang yang dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional.
Biro ini juga kemudian merancang Rencana Program Pembangunan Lima Tahun atau RPLT yang kemudian rancangan ini disetujui oleh parlemen.
Baca Juga: Jenis-Jenis Tradisi Sejarah pada Masyarakat Indonesia Masa Aksara
Akan tetapi Adjarian, karena ada beberapa faktor, baik internal maupun eksternal RPTL ini sulit untuk dilaksanakan.
Hal ini membuat perekonomian Indonesia semakin terpukut ditambah adanya ketegangan politik yang memunculkan beberapa pemberontakan.
Sehingga, memerlukan biaya yang tinggi dan mendorong penningkatan presentasi defisit anggaran pemerintah menjadi 100% pada 1960.
Nah Adjarian, itulah tadi sistem ekonomi liberal yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan Indonesia yang salah satunya dengan penerapan industrialisasi.
Sekarang, yuk, simak informasi di bawah ini!
| Pertanyaan |
| Apa tujuan pengiriman delegasi ke Belanda pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap? |
| Petunjuk: Cek halaman 3. |