Karakteristik Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru di Indonesia

adjar.id - Persatuan dan Kesatuan bangsa Indonesia mengalami beberapa perubahan di setiap masanya.

Sejak proklamasi kemerdekaan, persatuan dan kesatuan bangsa mengalami perubahan, salah satunya pada masa orde baru.

Masa orde baru di Indonesia dimulai setelah bergantinya Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada tahun 1966.

Lengsernya Soekarno menjadi tanda berakhirnya masa orde lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan orde baru.

Presiden Soeharto menjadi pemimpin di masa orde baru yang saat itu berupaya membangun kembali pemerintahan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan masa orde baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang kuat.

Akses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam mengamankan pembangunan nasional di Indonesia.

Maka dari itu, jika ada pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat kemanan akan bertindak tegas.

Hal ini penting karena jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi juga akan ikut terganggu.

Nah, berikut karakteristik persatuan dan kesatuan pada masa orde baru di Indonesia.

"Masa orde baru dimulai sejak tahun 1966 setelah naiknya Soeharto untuk menggantikan Soekarno sebagai presiden Indonesia."

Baca Juga: 6 Konsep Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Karakteristik Persatuan dan Kesatuan pada Masa Orde Baru

Selama memegang kekuasaan negara Indonesia, pemerintah orde baru masih menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

Kelebihan dari penggunaan sistem pemerintahan orde baru, di antaranya:

1. Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang di tahun 1968 hanya 70 dolar Amerika Sekitar dan pada tahun 1996 bisa mencapai 1.000 dolar Amerika Serikat.

2. Suksesnya program Keluarga Berencana (KB).

3. Suksesnya program transmigrasi.

4. Suksesnya mengurangi angka buta huruf.

Meski memiliki banyak kelebihan, dalam perjalanan pemerintahannya, orde baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa pemerintahan orde baru dan menjadi kelemahan pemerintahan orde baru, yaitu:

1. Bidang Politik

Kekuasaan pada masa orde baru berada di tangan lembaga eksekutif.

Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif.

Baca Juga: 3 Faktor Pendorong Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Pemerintahan juga sifatnya sentralistik, dengan berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando.

Selain itu, tidak ada kebebasan bagi masyarakat untuk mengkritik jalannya pemerintahan negara.

Praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme terjadi dan merugikan perekonomian negara.

2. Bidang Ekonomi

Penyelenggaraan ekonomi pada masa orde baru tidak didasarkan pada pasal 33 UUD 1945 dengan terjadinya monopoli ekonomi.

Pembangunan ekonomi pada masa ini juga bersifat sentralistik, sehingga terdapat pemisah yang jauh antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan ekonomi juga dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu saja.

3. Bidang Hukum

Perundang-undangan yang memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memandai.

Nah, kesempatan ini membuat peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan.

Supremasi hukum tidak bisa ditegakan karena banyaknya oknum penegak hukum yang lebih memihak kepentingan tertentu.

Baca Juga: 5 Nilai yang Dapat Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Hukum sifatnya kebal terhadap konglomerat yang dekat dengan penguasa dan penguasa itu sendiri.

"Persatuan dan kesatuan pada masa orde baru memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri."

Nah, itulah karakteristik persatuan dan kesatuan pada masa orde baru di Indonesia.

---

Sumber: Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII Edisi Revisi 2018.

Yuk, tonton juga video berikut!